PT ISS Masih Nunggak Setoran Parkir Rp 14,8 M, Dishub Sidoarjo Tak Henti Menagih!

SIDOARJO | Barometerjatim.com – Tak hanya menertibkan juri parkir (jukir) penunggak setoran parkir. Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo juga terus menagih PT Indonesia Sarana Service (ISS) yang masih menunggak Rp 14,8 miliar.

"Penagihan tetap kita lakukan secara administrasi sambil menunggu proses persidangan selesai," kata Kepala Dishub Sidoarjo, Budi Basuki, Jumat (15/11/2026).

Baca juga: Dishub Sidoarjo Kejar Penunggak Setoran Parkir, Rp 900 Juta Belum Terbayar!

Budi menerangkan, saat ini sengketa antara pihaknya dengan PT ISS terkait pengelolaan parkir masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Proses hukum telah memasuki tahap mediasi. Namun upaya mediasi antara kedua belah pihak belum menghasilkan kesepakatan.

Dalam perkara tersebut, Dishub Sidoarjo tetap berpegang pada ketentuan adendum perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama. Sebaliknya, PT ISS menginginkan penghitungan kewajiban berdasarkan pendapatan aktual versinya yang diperoleh dari pengelolaan parkir.

"Di mediasi itu tidak menemukan sepakat. Kita tetap berpegang pada adendum yang dilakukan oleh kedua belah pihak," jelas Budi.

Baru Dibayar Rp 6,6 M 

Menilik surat tagihan Dishub ke PT ISS yang didasarkan pada adendum terhadap surat perjanjian kerja sama Nomor 119/001/438.5.13/2022 dan Nomor 08/ISD-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022, kewajiban pembayaran setoran pada tahun pertama yakni Rp 6,6 miliar dan sudah dibayar.

Sedangkan yang belum terbayar yakni tahun kedua Rp 7,1 miliar (7.169.231.700) dan tahun ketiga Rp 7,7 miliar (7.706.924.077) atau per bulannya Rp 624,2 juta. Hal ini sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor 414.4/34/438.5.13/2023-Nomor 107/IDS-SDM.KSO/XI/2023 tertanggal 29 November 2023.

Sebaliknya, PT ISS meminta Pemkab Sidoarjo membayarkan kembali kelebihan pembayaran uang bagi hasil imbal jasa layanan parkir tahun pertama (periode Juni 2022-Desember 2023) yang diklaimnya sebesar Rp 5,2 miliar (5.294.884.894).

Baca juga: Pajak Sidoarjo Capai Rp 1,5 T, Bupati Subandi Kejar Sisa Target Rp 284 M!

Dalam kerja sama tersebut, di tahun pertama, PT ISS disebut telah membayar uang bagi hasil imbal jasa layanan parkir sebesar Rp 6,6 miliar (6.669.052.744). Namun belakangan angka tersebut dinilai kelebihan, mengingat PT ISS menyebut pendapatan layanan perparkiran tahun pertama yang diperolehnya hanya sebesar Rp 2,4 miliar (2.498.487.000).

Menurut PT ISS dalam petitumnya, jika merujuk pada kesepakatan bagi hasil 55% untuk para tergugat, maka imbal jasa layanan parkir yang seharusnya diterima para tergugat yakni 55% x Rp 2.498.487.000 = Rp 1.374.267.850 dan bukan Rp 6,6 miliar. Karena itu ada kelebihan bayar Rp 5,2 miliar.

Perbedaan pandangan tersebut, tandas Budi, menjadi salah satu pokok persoalan yang masih diproses melalui jalur hukum. 

Meski proses persidangan masih berjalan, Dishub memastikan tidak menghentikan upaya penagihan secara administratif. Surat penagihan tetap dilayangkan, sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Admin di Sidoarjo Gelapkan Rp 1,1 M Divonis 3 Tahun, Lebih Ringan dari Tuntutan!

Budi berharap seluruh kewajiban retribusi yang masih tertunggak dapat segera diselesaikan. 

Langkah penertiban dan penagihan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pengelola parkir sekaligus mengoptimalkan pemasukan retribusi ke kas daerah.{*}

| Baca Berita Sengketa Parkir Sidoarjo:

• Pemkab Sidoarjo Tolak Kembalikan Rp 5,2 M, Malah Desak PT ISS Bayar Rp 14,8 M!
• Sengketa Parkir di Sidoarjo Tak Berujung, PT ISS Kembali Gugat Kadishub dan Bupati!
• Dishub Sidoarjo Minta PT ISS Segera Dieksekusi, PN: Mana Data Aset yang Harus Disita?
• Ditagih Dishub Sidoarjo soal Setoran Parkir Rp 14,8 M, Begini Jawaban PT ISS!
• Setoran Parkir Sidoarjo Belum Terbayar Rp 14,8 M, TAPD Minta PT ISS Patuhi Hukum!