Anwar Sadad Dipanggil Ulang 23 November, JPU KPK Harap Tak Mangkir Lagi!

SURABAYA | Barometerjatim.com – JPU KPK tinggal punya satu kesempatan lagi untuk menghadirkan saksi pada sidang perkara korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, 23 November 2026. Setelah itu giliran pihak terdakwa menghadirkan saksi a de charge (meringankan).

Dalam perkara ini, empat orang duduk sebagai terdakwa yakni Achmad Yahya (swasta dari Kabupaten Pasuruan), Wahid Ruslan (swasta dari Kabupaten Bangkalan), M Fathullah (swasta dari Kabupaten Pasuruan), dan Moch Mahrus (swasta dari Kabupaten Probolinggo/eks anggota DPRD Jatim 2024-2029).

Baca juga: Anwar Sadad Mangkir di Sidang Korupsi Hibah, JPU KPK Panggil Ulang 23 November!

Keempatnya didakwa melakukan suap ijon untuk mendapatkan alokasi hibah pokir kepada Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 yang kini anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad.

“Majelis hakim memberikan kesempatan untuk sekali lagi dari JPU, nanti bebarengan dengan saksi dari pihak terdakwa,” kata JPU KPK, Febri Harianto usai persidangan, Kamis (12/11/2026).

Dalam persidangan ke-6 tersebut, Sadad yang juga tersangka dalam perkara ini dijadwalkan hadir sebagai saksi namun mangkir dengan alasan sedang mengikuti rapat paripurna DPR RI.

Karena itu, JPU KPK memanggil ulang Sadad untuk hadir sebagai saksi pada 23 November. “Kita agendakan untuk Pak Anwar Sadad,” ucapnya.

Perintah Majelis Hakim

Febri berharap Sadad bisa memenuhi hadir di persidangan, karena memang sudah diagendakan dan majelis hakim juga memerintahkan untuk menghadirkan yang bersangkutan pada 23 November.

Baca juga: LaNyalla Sandang Gelar Doktor, Disertasi Tawarkan Jalur Independen DPD RI!

“Itu kesempatan yang harus kita manfaatkan dari sisi pembuktian, sehingga kami berharap tidak ada halangan lagi, tidak ada agenda lain, Pak Anwar Sadad bisa datang ke pengadilan untuk memenuhi panggilan kami,” ujarnya.

Kalau Sadad mangkir lagi? “Nanti kita serahkan ke majelis hakim, karena di KUHAP baru itu panggilan dua kali. Nanti setelah dua kali panggilan, kita akan ke majelis hakim langkah apa selanjutnya yang bisa kita lakukan,” katanya.

Tidak ada panggilan paksa? “Di KUHAP baru, kalau enggak salah enggak ada panggilan paksa untuk saksi, kecuali terdakwa. Kita berupaya dulu semaksimal mungkin agar pembuktian ini terang, mudah-mudahan nanti enggak ada halangan dan sebagainya, bisa hadir,” ujar Febri.

“Kita sih berharapnya semuanya yang kita panggil, kita undang, ini kan kepentingan untuk penegakan hukum, kita berharapnya untuk bisa hadir. Tidak ada berhalangan dan sebagainya, jadi pembuktiannya terang,” sambungnya.

Baca juga: VIDEO: Surat Terbuka untuk AHY, Copot Kader Demokrat di Jatim 2,4 Tahun Tersangka Korupsi!

Lagi pula, tandas Febri, kehadiran Sadad di persidangan menjadi ruang untuk mengklarifikasi atau mengonfirmasi benar tidaknya terkait pemberian ijon. Makanya supaya lebih terang, JPU KPK berharap Sadad bisa datang.

Jadi kehadiran saksi sifatnya wajib? “Ya tentu kalau dari peraturan perundang-undangan kan memang diwajibkan,” tegas Febri.{*}

| Baca Berita Korupsi Hibah Jatim:

• Anwar Sadad Mangkir di Sidang Korupsi Hibah, JPU KPK Panggil Ulang 23 November!
• Iskandar Tersangka Korupsi Hibah Jatim Berharta Rp 14,1 M, Garasi Berisi Toyota Land Cruiser!
• Bongkar Dugaan Jual Beli Plafon Hibah Jatim, Anwar Sadad Geser Rp 15 M ke Mahhud!
• Jadi PIC Hibah Pokir Afif Terima Berjuta-juta dari Pimpinan DPRD Jatim, Ngakunya sih THR!
• Sidang Korupsi Hibah Pokir DPRD Jatim, JPU KPK Beber 4 Terdakwa Nyuap 22,27 M!