Ditinggal Khofifah Orang Miskin di Jatim Masih 4,1 Juta, Adhy Karyono: 2025 Target di Bawah 10%!

| -
Ditinggal Khofifah Orang Miskin di Jatim Masih 4,1 Juta, Adhy Karyono: 2025 Target di Bawah 10%!
MUSRENBANG: Adhy Karyono berpidato dalam Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025. | Foto: Barometerjatim.com/HPJ

SURABAYA | Barometer Jatim – Percepatan penurunan angka kemiskinan, menjadi salah satu fokus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025.

Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono, hal itu telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan memfokuskan pada arah pembangunan yang berdampak bagi masyarakat serta digitalisasi pelayanan.

“Fokus RPJPD dan RKPD Jatim masih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, percepatan penurunan angka kemiskinan dengan target tahun 2025 sudah berada di bawah 10%, kemudian peningkatan infrastruktur jalan, serta transportasi publik modern yang memadai,” katanya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 di Surabaya, Rabu (3/4/2024).

Melihat kembali data Badan Pusat Statistik (BPS), selama lima tahun Jatim dipimpin Khofifah jumlah orang miskin tercatat masih 4,189 juta (10,35%) atau terbanyak se-Indonesia per Maret 2023.

Di bawah Jatim, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah, masing-masing 3,8 juta jiwa dan 3,7 juta jiwa.

Kuncinya Satu Data

KEMISKINAN JATIM: Ditinggal Khofifah lengser, orang miskin di Jatim masih 1,8 juta. | Sumber Data: BPS Jatim

Musrenbang diikuti 500 peserta dari unsur eksekutif, legislatif, akademisi, organisasi profesi, dan media informasi se-Jatim yang dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Adhy menegaskan, Musrenbang ini sangat penting karena merupakan bagian dari tahapan penyusunan RPJPD dan RKPD. Sesuai jadwal, RKPD 2025 akan ditetapkan pada akhir Juni 2024, sedangkan RPJPD 2025-2045 awal Agustus 2024.

Sedangkan untuk mencapai target RPJPD dan RKPD Jatim, menurut Adhy, kuncinya adalah satu data dan integrasi kebijakan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

“Oleh karena itu, Musrenbang ini digelar untuk menyinergikan kebijakan-kebijakan tersebut,” imbuh eks Sekdaprov Jatim tersebut.

Menilik latar belakang tersebut, lanjut Adhy, Pemprov Jatim merancang visi RPJPD 2025-2045 yakni Jatim berakhlak, maju, berdaya saing global, sejahtera, dan berkelanjutan.

Visi tersebut dijabarkan dengan lima sasaran, yakni peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh Jatim di kancah nasional, produktivitas dan daya saing SDM meningkat, serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.

“Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan pula 8 misi dalam 4 periode pembangunan serta 17 sasaran pokok. Semua ini sudah sesuai dengan arahan dan pedoman dari pemerintah pusat dalam merumuskan RPJPD,” ujarnya.

BICARA DAMPAK: Azwar Anas (kiri) dan Adhy Karyono, pembangunan suatu daerah berdasar dampaknya di masyarakat. | Foto: Barometerjatim.com/HPJ

Lalu terkait digitalisasi, Adhy mengatakan bahwa transformasi digital sudah dilaksanakan Pemprov Jatim sejak beberapa tahun lalu. Ke depannya transformasi digital akan terus ditingkatkan sesuai dengan arahan dari Menpan RB. Mulai dari adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) digital hingga portal layanan digital satu pintu.

“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jatim terus mengalami peningkatan. Tahun 2023 lalu berada di angka 3,62 dan masuk kategori sangat sehat. Bahkan tahun lalu mendapat penghargaan pula. Tantangan yang selama ini dihadapi memang ada di talent digital, sistem, dan budaya kerja,” ucapnya.

Sementara itu Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman.

“Sehingga saat ini kita menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinannya, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada.

“Transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Justru saat ini kita ingin satu aplikasi bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat,” ucapnya.{*}

| Baca berita Kemiskinan. Baca tulisan terukur Abdillah HR | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.