Parlemen Jatim

Anggaran KONI Jatim dinilai masih kurang. DPRD Jatim minta kewenangan pembinaan cabang olahraga diperjelas dulu, tetap di KONI atau beralih ke Dispora.

Banggar DPRD Jatim menegaskan, program dan kegiatan sebagai Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim tidak harus dilaksanakan dalam Dapil.

Khofifah janjikan setoran PAD Rp 150 miliar dari BPR Jatim dalam lima tahun mendatang setelah suntikan modal Rp 500 miliar terpenuhi. Apa kata DPRD Jatim?

Komisi C DPRD Jatim tak menyoal permintaan suntikan modal Rp 500 miliar PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim. Namun rencana kerjanya harus dikuliti.

Setoran PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih terhadap PAD sangat kecil. DPRD minta dilakukan audit khusus oleh tim independen.

Komisi C DPRD Jatim mengkritisi BPR Jatim agar tidak hanya minta tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar, tapi setoran dividen untuk PAD juga harus melesat.

Komisi C DPRD Jatim minta tiga BUMD, PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih agar keberadaannya ditinjau ulang lantaran tak produktif dan prospektif.

Komisi C DPRD Jatim gerah melihat PT PJU -- salah satu BUMD Pemprov Jatim -- bolak-balik dipimpin Plt. Segera definitifkan Plt Direktur Hadi Mulyo Utomo.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan mengkritik Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim yang diketuai HM Arum Sabil.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono mendorong PT DABN yang merupakan anak usaha PT PJU menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim.