SURABAYA, Barometer Jatim – 180 Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) PKS Jatim menerima surat keputusan (SK) langsung secara bersamaan dari Presiden PKS, Ahmad S
DPRD Jatim
Cegah Patgulipat, Pemprov Jatim Diminta Buka Data Seluruh Penerima Dana Hibah!
Menyusul OTT Sahat Tua Simanjuntak, dana hibah Pemprov Jatim jadi sorotan tajam. Terlebih penyalurannya terkesan sembunyi-sembunyi. PASCA Operasi Tangkap
Dana Hibah Rp 7,8 T Bocor, Ridwan Hisjam: Tanggung Jawab Besar Ada di Pemprov, Bukan DPRD Jatim!
DUGAAN dana hibah Pemprov Jatim Rp 7,8 triliun mulai tahun anggaran 2020 bocor -- menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Satu Jam Pangdam V Brawijaya Bertemu Pimpinan DPRD Jatim, Ada Apa Ya?
SURABAYA, Barometer Jatim – Pangdam V Brawijaya yang baru, Mayor Jenderal TNI Farid Makruf mengunjungi DPRD Jatim di Jalan Indarpura 1, Surabaya, Rabu (
Penetapan UMK Jatim 2023 Dinilai Terjang Aturan, LaNyalla Sarankan Buruh Ajak Khofifah Bicara!
SURABAYA, Barometer Jatim – Rencana Aliansi Buruh Sidoarjo Bersatu (ABSB) mengadukan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa ke Ombudsman terkait dugaan p
Kasus Hibah Rp 7,8 T Masih Sita Perhatian, Buruh Sudah Bersiap Layangkan Gugatan Class Action ke Khofifah!
SURABAYA, Barometer Jatim – Kasus dana hibah Rp 7,8 triliun Pemprov Jatim yang diduga jadi bancakan masih menyita perhatian publik -- lebih-lebih ruang kerja Gu
Hibah Rp 46,7 M dari Pemprov Jatim Dituding Miring, Pengelola Masjid Al Akbar: Buka-bukaan? Oke!
KUCURAN dana hibah Rp 46,7 miliar dari Pemprov Jatim untuk Masjid Al Akbar Surabaya jadi sorotan tajam sejumlah pihak. Sebab, penggunaannya dinilai miring,
Dukung Usulan Bupati Fauzi soal Penyaluran Dana Hibah, Pakar: Legislatif Tetap Diuntungkan!
SURABAYA, Barometer Jatim – Pakar Politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Mubarak Muharam mendukung pernyataan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi terkait da
MAKI Tunggu Hasil Penggeledahan KPK di Ruang Kerja Khofifah: Ini soal Kehormatan Masyarakat Jatim!
RABU, 21 Desember 2022, masyarakat Jawa Timur dikejutkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Jatim.
