SURABAYA, Barometer Jatim – Pasca penggeledahan rumah pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Jatim, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) minta Komisi P
Korupsi Hibah Jatim
DPRD Jatim Paripurna Perdana Pasca OTT KPK, Di Luar Gedung KNPI Demo soal Korupsi Hibah
SURABAYA, Barometer Jatim – Senin (16/1/2023), DPRD Jatim menggelar rapat paripurna perdana di 2023 atau pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi P
DPRD Jatim Gelar Paripurna Perdana Pasca OTT KPK, Puluhan Kursi Anggota Dewan Kosong!
Sempat sunyi pasca OTT KPK Sahat Tua Simanjuntak, wakil rakyat di DPRD Jatim kembali berdatangan mengikuti rapat paripurna perdana.
Cegah Patgulipat, Pemprov Jatim Diminta Buka Data Seluruh Penerima Dana Hibah!
Menyusul OTT Sahat Tua Simanjuntak, dana hibah Pemprov Jatim jadi sorotan tajam. Terlebih penyalurannya terkesan sembunyi-sembunyi. PASCA Operasi Tangkap
Dana Hibah Rp 7,8 T Bocor, Ridwan Hisjam: Tanggung Jawab Besar Ada di Pemprov, Bukan DPRD Jatim!
DUGAAN dana hibah Pemprov Jatim Rp 7,8 triliun mulai tahun anggaran 2020 bocor -- menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hibah Rp 46,7 M dari Pemprov Jatim Dituding Miring, Pengelola Masjid Al Akbar: Buka-bukaan? Oke!
KUCURAN dana hibah Rp 46,7 miliar dari Pemprov Jatim untuk Masjid Al Akbar Surabaya jadi sorotan tajam sejumlah pihak. Sebab, penggunaannya dinilai miring,
MAKI Tunggu Hasil Penggeledahan KPK di Ruang Kerja Khofifah: Ini soal Kehormatan Masyarakat Jatim!
RABU, 21 Desember 2022, masyarakat Jawa Timur dikejutkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Jatim.
Hibah Rp 46,7 M untuk Masjid Al Akbar Surabaya Dituding Miring, MAKI: Saya Sudah Laporkan ke Polda Jatim!
SURABAYA, Barometer Jatim – Tak hanya Center For Islam and Democracy Studies (CIDe) yang menyorot aliran hibah Pemprov Jatim sebesar Rp 46,7 miliar ke Masjid Al
CIDe Soroti Aliran Hibah Pemprov Jatim ke Masjid Al Akbar, Beredar Dokumen Nilainya Capai Rp 46,7 M!
SURABAYA, Barometer Jatim – Center For Islam and Democracy Studies (CIDe) menyoroti aliran dana hibah Pemprov Jatim, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)