PKH

BUKAN PENDAMPING PKH: Toni Wijaya, orang yang dilaporkan ke Panwaslu Lamongan bukan pendamping PKH. | Foto: Barometerjatim.com/HAMIM ANWARLAMONGAN,

ASAL LAPOR: Kholis Fahmi (kiri), laporan Khotamin (kanan) ke Panwaslu Lamongan salah alamat karena terlapor bukan pendamping atau penerima manfaat PKH. | Foto:

TAK ADA URUSAN DENGAN PILGUB: Bayu Kurniawan (kiri) dan Kholis Fahmi, bantah pendamping PKH terlibat dukung mendukung di Pilgub Jatim 2018. | Foto:

JANGAN SUKA NYINYIR: Agus Maimun, jangan nyinyir melihat sosok berhasil yang diapresiasi lewat penghargaan. | Foto: Barometerjatim.com/RADITYA DPSURABAYA,

MURNI UNDANGAN PKH: Arik Dwi Prasetyo (kanan), kehadiran mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa dalam Rakor pendamping PKH di Mojokerto murni undangan dari

PEMIMPIN HARUS AKURAT: Surochim Abdussalam, pemimpin yang sering tidak akurat bisa menurunkan kredibilitas. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUANSURABAYA,

LURUSKAN BESARAN BOP PKH: Kepala Dinsos Jatim, Sukesi meluruskan besaran BOP PKH sebesar Rp 600 ribu, bukan Rp 650 ribu. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH

DUH, GAGAL PAHAM: Gus Ipul (kiri) dikritik karena 'gagal paham' soal BOP PKH. Sementara operator dan pendamping PKH satu barisan bersama Mensos Khofifah Indar

HANGAT DAN AKRAB: Mensos Khofifah Indar Parawansa memeluk hangat peserta PKH non tunai di sela pencairan di di Pendopo Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo,