Catatan Gus Hans: Menjaga Marwah PBNU, Rais Aam Bukan Subordinat Istana!

STRUKTUR kepemimpinan tertinggi dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipegang oleh Rais Aam. Jabatan ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan simbol otoritas keagamaan, moral, dan spiritual tertinggi bagi jutaan warga Nahdliyin. 

Oleh karena itu, menyematkan narasi politik seperti "paket yang didukung Istana" dalam kontestasi pemilihan Rais Aam adalah sebuah kekeliruan cara pandang yang merendahkan martabat ulama. Narasi ini secara tidak langsung menempatkan PBNU sebagai subordinat atau bawahan dari kekuasaan eksekutif.

Baca juga: Gus Ali Lempar Canda Menohok: NU Itu Bisa Kuat, Rukun, Kalau Dicarikan Musuh!

Secara historis dan khittah, Nahdlatul Ulama berdiri sebagai pilar independen bangsa. Hubungan antara PBNU dan pemerintah idealnya bersifat kemitraan yang sejajar (civil society dan negara), bukan hierarkis. Rais Aam memegang mandat spiritual yang jauh melampaui siklus politik lima tahunan lembaga kepresidenan. 

Ketika posisi sakral ini direduksi menjadi sekadar komoditas politik atau dipersepsikan disetir oleh kekuatan Istana, hal tersebut mencederai independensi organisasi dan merusak legitimasi moral para ulama di mata umat.

Fenomena ini kian diperparah oleh manuver para tim sukses kandidat yang kerap kehilangan akal sehat politik demi memenangkan kontestasi. Para tim sukses jangan merendahkan marwah Rais Aam dan PBNU dengan mengklaim calonnya sebagai figur yang paling didukung Istana. 

Menjadikan "restu penguasa" sebagai jualan utama kampanye adalah bentuk pengerdilan terhadap marwah ulama. Klaim semacam ini seolah menegaskan bahwa legitimasi seorang kiai terhormat ditentukan oleh restu birokrasi, bukan karena kedalaman ilmu, karamah, dan integritas moralnya. 

Tim sukses seharusnya mengedepankan gagasan khidmat bagi umat, bukan malah menyeret lembaga suci ini ke dalam politik klaim yang merendahkan martabat kepemimpinan tertinggi NU. Di sisi lain, penting untuk bersikap objektif dan menempatkan posisi lembaga kepresidenan secara proporsional. 

Saya yakin Istana tidak akan terlibat dalam hal Muktamar. Sebagai lembaga negara, Istana tentu menghormati kedaulatan PBNU sebagai organisasi keagamaan terbesar yang otonom. 

Oleh sebab itu, klaim-klaim sepihak mengenai "dukungan Istana" dari oknum tertentu sebenarnya hanyalah spekulasi politik dari luar yang sengaja ditiupkan untuk mencari keuntungan elektoral, bukan mencerminkan sikap resmi dari pemerintah itu sendiri. 

Baca juga: Opini Gus Hans: Supremasi AHWA Jaga Marwah Organisasi Melalui Keteladanan Ulama

PBNU memiliki mekanisme internal yang matang dan berasaskan musyawarah mufakat (khususnya melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA) untuk memilih pemimpinnya. 

Intervensi opini dan klaim sepihak dari tim sukses yang mengait-ngaitkan dukungan penguasa hanya akan mengerdilkan institusi ulama menjadi sekadar alat kekuasaan. 

Otoritas langit dan moral yang melekat pada Rais Aam tidak boleh diukur dari seberapa dekat atau didukungnya beliau oleh otoritas bumi (pemerintah).

Menjaga jarak aman yang kritis dan bermartabat dari pusaran kekuasaan adalah kunci menjaga kesucian PBNU. Menolak narasi "paket dukungan Istana" bukan berarti memusuhi pemerintah, melainkan sebuah ikhtiar bersama -- terutama bagi para tim sukses -- untuk mendudukkan kembali posisi ulama pada tempat terhormat yang semestinya. 

Baca juga: PWNU Jatim: Gus Kikin Sudah Purna Ekonomi, Tak Ada Rumus Ingin Hidup di NU!

Rais Aam adalah pemandu umat, dan posisinya harus tetap berdiri tegak di atas semua golongan, tanpa pernah berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik mana pun.{*}

* KH Zahrul Azhar As'ad alias Gus Hans adalah Sekjen Gernas Ayo Mondok, Wakil Rektor UNIPDU Jombang.

| Baca berita terkait Gus Hans. Baca OPINI terukur | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur