Di Tengah Gaduh Internal, Anggaran KONI Sidoarjo Dipangkas Rp 6 Miliar!
SIDOARJO | Barometerjatim.com – Di tengah gaduh internal dan kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2027, anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sidoarjo dipangkas Rp 6 miliar.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, Yudhi Irianto menjelaskan pemangkasan tersebut karena pertimbangan fiskal daerah.
“Turun itu dalam artian memang kita melihat juga kemampuan fiskal daerah ya. Kan banyak efisiensi, sehingga alhamdulillah sih untuk KONI masih di angka Rp 10 miliar itu termasuk luar bisa,” katanya, Jumat (10/4/2026).
“Kalau melihat daerah-daerah lain kan banyak yang turun juga untuk anggaran pembinaannya. Termasuk Kabupaten Malang kemarin saya baca di media menjadi Rp 1,4 miliar,” jelasnya.
Karena itu, anggaran yang disebutnya masih tinggi tersebut agar dimaksimalkan untuk pembinaan, termasuk kesiapan menghadapi Porprov Jatim 2027.
Apakah pemangkasan tersebut terkait juga dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)?
“Sebetulnya salah satu juga mejadi bahan pertimbangan, karena SiLPA kemarin kan sempat menjadi catatan, bahwa evaluasi KONI ini harus lebih diintensifkan,” akunya.
Yudhi juga berharap konflik internal KONI Sidoarjo segera tuntas, sehingga fokus pembinaan atlet dan kesiapan menuju Porprov 2027 dapat berjalan optimal tanpa hambatan administratif maupun organisasi.
Karena itu, pihaknya segera mengundang pengurus harian dan wakil ketua guna menyikapi berbagai tuntutan yang muncul dari Cabang Olahraga (Cabor), termasuk desakan mundur Imam Mukri Affandi sebagai ketua KONI Sidoarjo.
“Kami akan mengundang pengurus inti untuk menyikapi dinamika yang berkembang. Insyaallah besok atau lusa," ujarnya.
Yudhi menegaskan, persoalan internal KONI harus segera diselesaikan agar tidak pula berdampak pada pengelolaan dana pembinaan dari Pemkab Sidoarjo. Apalagi masih adanya sejumlah Cabor yang belum memiliki kepengurusan sah secara administratif.
“Ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai nanti ada masalah dalam pengelolaan dana, karena kepengurusan yang belum tuntas. Maka kami minta percepatan pengesahan kepengurusan Cabor,” pintanya.{*}
| Baca berita KONI Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
