Gara-gara Alphard, Warga di Surabaya Ini Tak Masuk Daftar Penerima Bansos!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Pemkot Surabaya mencatat program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga (KK) di Kota Pahlawan. Proses pemutakhiran dan verifikasi terus diperkuat, agar data sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto menegaskan ketidaksesuaian data dapat memengaruhi proses pemeringkatan desil hingga penentuan kelayakan warga penerima bantuan.
"Karena kemarin kita temukan di Manyar. Mohon maaf orangnya dari segi struktur rumahnya, kondisi sosial ekonominya memang sangat perlu bantuan, tapi di situ mereka mempunyai mobil," ujarnya, Sabtu (3/10/2026).
Setelah dilakukan pengecekan ke Samsat, kendaraan tersebut bahkan mobil mewah Toyota Alphard. Warga yang bersangkutan kemudian menjelaskan, bahwa dia bekerja sebagai pengemudi dan STNK kendaraan tersebut tercatat atas namanya.
"Ternyata dia mempunyai mobil Alphard. Tapi setelah ditanya dia driver, STNK (pemilik mobil) diatasnamakan dia. Makanya kenapa kok seperti itu (tidak layak dapat bansos), ternyata salah satunya adalah (pemilik mobil) untuk menghindari pajak progresif," terangnya.
Pengaruhi Daftar Desil
Menurut Eddy, temuan tersebut menunjukkan bahwa data administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memengaruhi proses pemeringkatan desil. Karena itu, data kepemilikan kendaraan menjadi salah satu informasi yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi.
"Itu nanti (kepemilikan aset) akhirnya akan berkaitan. Pajak progresif saja akhirnya berkaitan dengan kepemilikan kendaraan, yang akhirnya data itu tidak valid," paparnya.
Karena itu, Eddy mengimbau masyarakat yang kendaraan dalam STNK masih tercatat atas nama orang lain segera balik nama. Sebab, pembaruan administrasi kendaraan turut mendukung akurasi data sosial masyarakat.
Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya itu juga menandaskan, ketidakakuratan data dapat berdampak pada proses penyaluran bansos kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Jadi itu juga membantu orang lain, ketika orang lain memang perlu menerima bantuan sosial. Makanya ketika data itu tidak valid dampaknya juga ke mana-mana," katanya.
Sementara itu untuk mendukung percepatan program Perlinsos Digital, Pemkot Surabaya melibatkan 14 ribu agen. Mereka terdiri dari kepala dinas, camat, lurah, Aparatur Sipil Negara (ASN) pendamping, Ketua RT/RW, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Proses pendataan melalui agen telah dilakukan sejak 18 Juni hingga 18 Juli 2026. Dari keseluruhan warga yang didatangi, terdapat 219 ribu warga tidak ditemukan dan sekitar 26 ribu warga tercatat telah meninggal dunia.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Antiek Sugiharti menambahkan, persoalan ketepatan data juga ditemukan ketika pihaknya melakukan pengecekan terhadap warga yang mengajukan layanan Perlinsos.
Dia mencontohkan, terdapat warga lanjut usia yang berdasarkan data tercatat tidak layak menerima bantuan karena masuk dalam desil 6-10. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, Dinsos membantu warga tersebut mengajukan sanggah.
"Sehingga kami melakukan bantu sanggah, karena beliau lansia tidak punya infrastruktur digital," katanya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
