MUI Jatim Godok Fatwa Politik Identitas, Gerindra Pilih Belajar pada Piagam Madinah
POLITIK IDENTITAS: Anwar Sadad, punya pandang berbeda soal politik identitas jelang Pemilu 2024. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS SURABAYA, Barometerjatim.com 1,3 tahun jelang Pemilu 2024, politik identitas mulai 'diletupkan'. Di Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan bersiap mengeluarkan fatwa yang kini tinggal proses finalisasi. Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad enggan mengomentari fatwa yang akan dikeluarkan MUI Jatim. Namun dia punya perspektif tersendiri soal politik identitas. Simak baik-baik! Menurut politikus keluarga Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad itu, identitas tidak bisa dihapus. Terpenting ada kesadaran, awareness, untuk mengikatkan diri dalam kehidupan kebangsaan. Belajar pada Piagam Madinah, yang dikedepankan adalah islamic values (nilai keislaman)," tandas Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim, Sabtu (26/11/2022). Memang, jelasnya, dalam setiap tahun politik sangat rawan terjadi polarisasi antarkelompok pendukung kandidat satu dengan yang lain. Maka kesadaran berpolitik di masyarakat harus kembali ditingkatkan terutama dalam melihat figur berdasarkan rekam jejaknya, prestasi, hingga yang sudah dilakukan untuk Indonesia. Sebab, tandas Sadad, perbedaan dalam sebuah pilihan merupakan hal yang sangat wajar. Tinggal bagaimana menghormati di antara pilihan masing-masing. "Heterogenitas pandangan bernegara itu fitrah. Tindakan politik pasti didorong latar belakang pandangan ideologis, karena Indonesia ini sublimasi dari ketegangan identitas ideologi," katanya. Dengan kata lain, jabar Sadad, Indonesia menjadi kesepakatan bersama yang lahir karena pertentangan identitas ideologi. Dalam pandangan agama, Indonesia adalah mitsaqan ghalizha alias perjanjian yang kuat. Politik identitas kembali jadi perbincangan, setelah MUI Jatim bersiap mengeluarkan fatwa. Hal itu dianggap penting agar tidak ada multitafsir penggunaan istilah politik identitas jelang Pemilu 2024. Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, KH Makruf Chozin, draf pembahasan terus dilakukan proses kajian mendalam, termasuk berkomunikasi dengan pakar dan narasumber kompeten. "Intinya, jangan mempolitisasi agama dalam kepentingan politik baik Pilkada, Pilpres. Insyaallah selesai dalam waktu dekat," jelasnya. » Baca berita terkait Gerindra Jatim. Baca juga tulisan terukur lainnya Roy Hasibuan.
