Diperiksa KPK Terkait Korupsi Hibah, Kepala DKP Jatim Isa Anshori: Saya Ndak Ikut-ikut!
SIDOARJO, Barometer Jatim – Tak hanya 4 pimpinan DPRD Jatim. Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim juga turut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jatim, Sidoarjo, Rabu (25/1/2023).
Salah satunya yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim, Muhammad Isa Anshori. Dia diperiksa dalam kapasitas saat masih menjabat Kapala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air Jatim.
Pemeriksaan tersebut dilakukan KPK berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dan kawan-kawan.
Isa yang keluar Gedung BPKP mengenakan kemeja dinas warna putih, enggan menanggapi pertanyaan awak media terkait pemeriksaan yang dilakukan KPK, bahkan terkesan menghindar. "Belum (diperiksa). Mau shalat dulu," ucapnya.
Bahkan dia menegaskan tak tahu menahu soal kasus yang ditangani lembaga antirasuah tersebut. “Aku gak melok-melok (Saya ndak ikut-ikut)," tegasnya, seraya berjalan menuju mobilnya dan keluar meninggalkan Gedung BPKP.
Secara maraton, KPK kemarin memeriksa 17 orang dan yang paling menyita perhatian yakni 4 pimpinan DPRD Jatim, yakni Kusnadi (ketua), Anwar Sadad (wakil ketua), Achmad Iskandar (wakil ketua), dan Anik Maslachah (wakil ketua).
Pemeriksaan dilakukan hampir 8 jam, sejak pukul 11.00 hingga 18.55 WIB. Ketua DPRD Jatim, Kusnadi yang mengenakan baju koko lengan panjang warna merah terlihat paling akhir keluar dari Gedung BPKP. Dari 3 pimpinan dewan lainnya, pemeriksaan 8 jam terhadap Kusnadi terbilang paling lama. Bandingkan dengan Anwar Sadad yang 2,5 jam.
Begitu Kusnadi keluar dari gedung, awak media yang sudah menunggunya sejak pagi, langsung memburu dan mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. Namun Kunadi pelit bicara, enggan membeberkan hasil pemeriksaan termasuk pertanyaan yang diajukan KPK.
“Ini kan KPK, ya biar KPK yang menjawab. Saya juga ya belum, apa..“ kata legislator yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu sambil berjalan tergopoh menuju mobilnya yang berada di parkiran sejak pagi.
Beda dengan Anwar Sadad, legislator yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu lebih terbuka. Bahkan sambil duduk santai melayani setiap pertanyaan wartawan.
“Saya datang untuk dimintai keterangan. Jadi saya memberikan keterangan sesuai dengan yang diminta oleh KPK, terkait bagaimana dengan tugas fungsi pimpinan dan anggota DPRD Jatim. Terkait dengan penyusunan APBD, terutama juga tentang pengalokasian hibah dan lain sebagainya,” jelasnya.
Sedangkan Achmad Iskandar tak sempat diwawancarai awak media, karena begitu keluar gedung politikus Partai Demokrat Jatim itu secara cepat dijemput mobil Fortuner hitam yang diam-diam sudah standby di samping Gedung A.
Begitu pula dengan Anik Maslachah. Legislator yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim itu memilih keluar lewat pintu belakang, menghindari wartawan yang menunggungnya di pintu masuk Gedung A dan B.
“Tadi sudah keluar, enggak ada lagi tuh yang di dalam (yang diperiksa). Mungkin dia lewat pintu belakang,” ujar salah seorang penyidik KPK. Tim penyidik KPK sendiri meninggalkan Gedung BPKP Jatim pukul 20.51 WIB.
Kamis (26/1/2023) hari ini, tim penyidik KPK masih akan melakukan pemeriksaan. Dari informasi yang didapat Barometer Jatim, kali ini giliran sejumlah Kepala OPD dan ASN Pemprov Jatim yang banyak disasar.{*}
» Baca terkait Suap Hibah DPRD Jatim
