Banggar DPRD Jatim memberi sejumlah catatan terhadap perangkaan perubahan belanja daerah 2025. Salah satunya, cermati remunerasi di tingkat OPD.
APBD Jatim
KUA-PPAS Disepakati, P-APBD Jatim 2025 Bakal Ada Tambahan Pendapatan Rp 279 M!
DPRD Jatim menyepakati KUA-PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Bakal ada penambahan pendapatan daerah Rp 79 miliar.
3 Tahun Hibah Pemprov Jatim Capai Rp 12,47 T, KPK Bongkar Titik Penyimpangan!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah titik rawan penyimpangan pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
LaNyalla Minta Anggaran KONI Jatim Ditambah, DPRD: Perjelas Dulu Kewenangan Pembinaan!
Anggaran KONI Jatim dinilai masih kurang. DPRD Jatim minta kewenangan pembinaan cabang olahraga diperjelas dulu, tetap di KONI atau beralih ke Dispora.
LaNyalla Minta Khofifah Tambah Anggaran KONI Jatim, Provinsi Lain Bisa Rp 300-400 M!
LaNyalla Mahmud Mattalitti minta Pemprov Jatim menambah anggaran KONI Jatim untuk lebih meningkatkan perstasi atlet. Provinsi lain bisa Rp 300-400 M!
Banggar DPRD Jatim Tegaskan Pokir Tak Harus di Dalam Dapil, Ini Alasannya!
Banggar DPRD Jatim menegaskan, program dan kegiatan sebagai Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim tidak harus dilaksanakan dalam Dapil.
Komisi C DPRD Jatim Minta Tinjau Ulang Keberadaan PT PWU, JGU dan AB: BUMD Tak Prospektif!
Komisi C DPRD Jatim minta tiga BUMD, PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih agar keberadaannya ditinjau ulang lantaran tak produktif dan prospektif.
Komisi E Kritik Kegiatan Pramuka Jatim Tak Ngefek ke Pemuda, Padahal Setahun Telan Rp 7,4 M!
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan mengkritik Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim yang diketuai HM Arum Sabil.
Demo RPKR Tuntut BK Copot Zeiniye: DPRD Jatim Jangan Jadi Sarang Koruptor!
Anggota DPRD Jatim, Zeiniye dilaporkan massa Rumah Perjuangan Keadilan Rakyat (RPKR) ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim terkait dugaan korupsi.
