APBD Jatim

Tahun ini, sebanyak Rp 23,183 miliar belanja hibah yang didasarkan dari pokir DPRD Jatim tidak dapat direalisasikan. Apa yang sebenarnya terjadi?

GUbernur Khofifah merancang pendapatan APBD Jatim 2026 sebesar Rp 28,263 triliun. Alokasi untuk Dinas Pendidikan mencapai Rp 9,4 triliun.

DPRD Jawa Timur menyetujui Perubahan APBD 2025. Belanja daerah meningkat signifikan dari Rp 30,22 triliun menjadi Rp 32,99 triliun.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, mengkritisi serapan anggaran Pemprov Jatim yang masih rendah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Fraksi Partai Gerindra soroti rendahnya serapan anggaran di hampir semua OPD Pemprov Jatim, sekitar 40-50 % per Agustus 2025. Kinerja Bappeda dinilai lamban!

Fraksi PKB soroti keberadaan BUMD Pemprov Jatim yang tidak produktif. Gubernur Khofifah diminta tegas terhadap BUMD yang hanya jadi beban.

Wakil Ketua Komisi B dari Fraksi PAN, Moch Aziz turut menghujani interupsi rapat paripurna menolak legislatif hanya dijadikan tukang stempel Pemprov Jatim.

Rapat paripurna DPRD Jatim penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan Raperda tentang P-APBD Jatim 2025 ditunda. Dewan tolak TAPD main atur anggaran.

Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Ubaidillah menyebut hubungan legislatif dengan Pemprov Jatim hari-hari ini kurang enak. Lha, kenapa?