SURABAYA | Barometer Jatim – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menegaskan masyarakat yang dipimpinnya selalu terbuka dengan seluruh etnis dan a
Pemprov Jatim
Bangun Kantor Perwakilan Rp 16,2 M di Tengah Moratorium, DPD RI Ukir Sejarah di Jawa Timur!
SURABAYA | Barometer Jatim – Sejarah diukir Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jawa Timur. Lembaga yang diketuai AA LaNyalla Mahmud Mattalitti itu membangun k
Gus Muhdlor Meringkuk di Tahanan KPK, Wabup Subandi Ditunjuk Jadi Plt Bupati Sidoarjo!
SURABAYA | Barometer Jatim – Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati setelah Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor m
KPK Resmi Tahan Gus Muhdlor, Pj Gubernur Jatim: Tentu Wakil Bupati Jadi Plt, Gampang!
BATU | Barometer Jatim – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Mudhlor resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi p
BPK Soroti Kelebihan Belanja Hibah Pemprov Jatim, Sudah Terbongkar dalam Sidang Korupsi Sahat!
SURABAYA | Barometer Jatim – Persoalan belanja hibah menjadi satu dari empat area yang disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pasca penyerahan Laporan H
Awas! BPK Soroti 4 Area Terkait Laporan Keuangan Pemprov Jatim 2023, Apa Saja?
SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti empat area yang disebutnya memerlukan perhatian lebih lanjut pasca penyerahan Laporan H
BPK Minta Pemprov Jatim Tak Hanya Fokus WTP, Singgung soal Kemiskinan hingga Pengangguran!
SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pentingnya penggunaan APBD secara efektif dan efisien. Sebab, setiap rupiah yang d
Gara-gara Beber TLRHP Pemprov Jatim 2020-2023 Baru Capai 62,99%, BPK Ngaku Diprotes Gubernur!
SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ahmadi Noor Supit mengungkap lembanganya pernah diprotes Gubernur Jatim saat membeber
BPK Soroti Kelebihan Hibah Rp 1,2 M dan Jaminan Tambang Rp 7,5 M Pemprov Jatim, Nih Kata Adhy Karyono!
SURABAYA | Barometer Jatim – Meski memberi predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga mengeluarkan 5 rekomendasi t