Anak Buah Jadi Tersangka Korupsi Perizinan, Begini Reaksi Khofifah!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Aris Mukiyono yang ditetapkan Kejati sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar (pungli) perizinan.
"Kita semua tentu menyerahkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum). Karena ini proses sedang berjalan, kita menghormati proses yang sedang berjalan ya," katanya pada wartawan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jumat (17/4/2025).
Sebelumnya, Kejati Jatim menetapkan Aris Mukiyono dan dua pejabat Dinas ESDM lainnya yakni Kepala Bidang Pertambangan, Ony Setiawan dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, Hermawan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.
“Setelah dilakukan pemeriksaan terungkap semua fakta-fakta, pada hari ini kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo.
Dugaan yang disangkakan Kejati Jatim, terang Wagiyo, dalam proses perizinan pertambangan yang seharusnya dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS), namun ditemukan adanya pungli yang dilakukan ketiga tersangka.
“Modusnya, dilakukan memperlambat proses perizinan. Jadi kalau orangnya tidak minta tolong, enggak ngasih uang, izinnya itu enggak keluar-keluar, meskipun syaratnya terpenuhi. Bayangkan! Dan ini laporannya banyak sekali,” ujarnya.
Tapi proses perizinan dapat dipercepat, papar Wagiyo, dengan syarat menyediakan sejumlah uang sebesar Rp 50 juta sampai Rp 100 juta untuk pengesahan perpanjangan izin pertambangan.
“Pengajuan izin baru beda lagi, diminta antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta untuk setiap pengajuan,” katanya.
Sedangkan untuk proses perizinan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) modusnya hampir sama, tapi jumlahnya lebih kecil. “Pungutannya bervariasi, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per permohonan,” ujarnya.
Dalam satu bulan, total pungli yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp 50 juta hingga Rp 80 juta. Hasil dari pungli, kemudian dibagi-bagi kepada Ketua Tim SIPA hingga Kadis ESDM Jatim.
“Dimana seharusnya pelayanan tersebut tidak dipungut biaya atau gratis, terkecuali biaya pajak dan biaya lainnya yang masuk dalam kualifikasi PNBP sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.{*}
| Baca berita Korupsi Dinas ESDM Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
