PKB Kritik Khofifah Lewat Pantun Menohok: LKPJ Jangan Terlalu Banyak Alasan!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Tak hanya lewat data dan fakta, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengkritik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim akhir 2025 dengan pantun menohok.
“Ikan bandeng dimasak pepesan,
Ditambah sambel rasanya nikmat.
LKPJ jangan terlalu banyak alasan,
Supaya Jatim semakin maslahat.”
Dalam pendapat akhir fraksi yang disampaikan lewat rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (13/5/2026), Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan tajam.
Di antaranya soal pendidikan. Salah satu yang disoroti yakni terkait rapor merah literasi membaca dan numerasi. Menurut Fraksi PKB, Khofifah mengatribusikan persoalan tersebut pada faktor eksternal, seperti dominasi penggunaan gadget dan media sosial di kalangan peserta didik.
“Bagi kami, alur logika jawaban semacam ini menjauh dari akar masalah sistem pendidikan kita,” kata Juri Bicara Fraksi PKB, Yoyok Mulyadi.
Hanya Jangka Pendek
Rendahnya literasi membaca dan numerasi, lanjutnya, mengindikasikan bahwa teknologi belum didayagunakan sebagai alat produksi pengetahuan, namun justru diposisikan sebagai ancaman atau distraksi bagi siswa.
“Penerbitan surat edaran mengenai aturan penggunaan gadget di sekolah hanyalah solusi jangka pendek di permukaan, bukan perbaikan kualitas instruksional di ruang kelas,” ucapnya.
Lalu soal fungsi pelayanan publik BUMD. Dalam nota jawaban maupun lampiran berulang kali dinyatakan bahwa BUMD memikul mandat ganda antara mencari laba (economic function) dan pelayanan publik (public service function).
Namun tidak pernah ada data Social Return on Investment (SROI) yang menunjukkan seberapa besar nilai manfaat sosial yang dihasilkan, dibandingkan dengan rendahnya dividen yang dihasilkan BUMD.
"Bagi kami, tanpa indikator manfaat sosial yang terukur, argumen 'fungsi sosial' hanyalah narasi untuk menoleransi kinerja manajemen BUMD yang buruk. Fungsi sosial tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi rapor merah manajemen," kata Yoyok.
"Sebuah BUMD harus dipastikan sehat secara finansial terlebih dahulu sebelum dibebani misi sosial, karena memaksakan fungsi sosial pada perusahaan yang tidak sehat hanya akan memperparah beban fiskal daerah," sambungnya.
Kemudian soal pengangguran terbuka wilayah perkotaan. Terkait persistensi tingkat pengangguran terbuka di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya, Fraksi PKB belum menemukan jawaban konkret.
"Narasi yang disodorkan berputar pada retorika mengenai konsentrasi lulusan pendidikan tinggi dan fenomena 'mismatch' secara general, tanpa menyentuh sumbatan struktural mengapa di pusat pertumbuhan ekonomi justru terjadi marginalisasi bagi warga lokal," ujar Yoyok.
"Kami memandang program-program yang dipaparkan, seperti Millennial Job Center, revitalisasi BLK, hingga Tim Koordinasi Daerah Vokasi, merupakan program yang bersifat umum dan tidak menyasar problem spesifik di wilayah-wilayah urban yang memiliki kompleksitas masalah yang berbeda dengan wilayah perdesaan,” imbuhnya.{*}
| Baca berita LKPJ Gubernur Jatim. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
