Kehilangan Air Problem Berat PDAM Sidoarjo, Dewas: Kalau Kualitas di Atas Surabaya!
SIDOARJO | Barometerjatim.com – Tingkat kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW) masih menjadi problem berat PDAM Sidoarjo, terlebih di kisaran 40% atau jauh di atas target nasional 25-29%.
"Kebocoran sama tekanan air (tingkat kehilangan air). Kalau kualitas insyaallah jauh dari Surabaya," ujar Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Delta Tirta, Siti Mussarofah, Rabu (15/7/2026).
Air PDAM Sidoarjo lebih baik, lanjut perempuan yang akrab disapa Ovi itu, karena menggandeng sumber mata air Umbulan dengan jatah pasokan air bersih 1200 liter per detik.
"Sekarang kita pakai Umbulan. Kita kerja sama dengan umbulan itu 1.200 liter per detik, itu sudah bisa melayani seluruh Kabupaten, jauh dengan Surabaya," ungkapnya.
Sumber mata air Umbulan, lanjutnya, selain bisa digunakan untuk mandi juga bisa dibuat masak, minum, dan lain sebagainya. Meski harganya dirasa mahal, menurutnya sebanding dengan kualitas yang didapat masyarakat Sidoarjo.
"Kalau kita bicara kualitas loh ya. Makanya ada yang bilang, oh Sidoarjo itu mahal. Tapi ketika survei, saya tanya-tanya ke masyarakat, mahal tapi nyoto (nyata) gitu loh. Artinya nyoto bersih betul," ujar Ovi.
"Ini Umbulan, masio sampai rong wulan gak dikuras gak opo-opo (kalaupun sampai dua bulan tidak dikuras tidak apa-apa)," sambungnya.
Jadi PR Direksi Baru
Tingkat kehilangan air PDAM, tandas Ovi, memang menjadi sorotan utama Dewas dan merupakan satu dari sekian problem yang menjadi PR jajaran direksi baru.
Berdasarkan evaluasinya, tingginya tingkat kehilangan air bukan semata disebabkan kebocoran pipa tua. Tapi juga adanya sambungan ilegal, kerusakan jaringan akibat pekerjaan utilitas lain, hingga minimnya koordinasi antarinstansi saat proyek infrastruktur berlangsung.
"Yang paling berat memang menurunkan tingkat kehilangan air. Itu bukan hanya terjadi di Sidoarjo, hampir semua PDAM menghadapi persoalan yang sama. Tetapi direksi baru harus memiliki inovasi agar angka itu bisa terus ditekan," tegasnya.
Selain aspek pelayanan, Dewas juga melakukan evaluasi terhadap efisiensi organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi beberapa tahun terakhir, jumlah pegawai dinilai melebihi kebutuhan operasional perusahaan hingga sekitar 60 orang.
Namun Dewas bersama direksi memilih tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melainkan menerapkan kebijakan moratorium penerimaan pegawai sejak 2024.
"Kami tidak melakukan PHK, yang dilakukan adalah moratorium penerimaan pegawai. Pegawai yang pensiun tidak langsung diganti sehingga jumlahnya berangsur turun," terangnya.
Pegawai yang sebelumnya tercatat 660 orang, saat ini berhasil ditekan mencapai 615 orang. Jumlah tersebut menurutnya mendekati kebutuhan ideal perusahaan yang diperkirakan 600 pegawai.
Menurut Ovi, kebijakan tersebut berhasil menekan beban operasional sehingga keuntungan perusahaan dapat meningkat tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
"Kalau pegawai terlalu banyak, biaya operasional ikut membengkak. Dengan efisiensi seperti sekarang, keuntungan perusahaan juga akan ikut meningkat," tandasnya.{*}
| Baca berita PDAM Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
