SiLPA Sidoarjo Tembus Rp 680 M, Fraksi Demokrat-Nasdem Lempar Kritik Tajam!
SIDOARJO | Barometerjatim.com – Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Kabupaten Sidoarjo, melempar kritik tajam terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 yang menembus Rp 680,65 miliar.
“Tingginya SiLPA menunjukkan kualitas pelaksanaan APBD yang masih perlu diperbaiki,” kata Juru Bicara Fraksi Demokrat-Nasdem, Muhammad Zakaria Dimas Pratama saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (1/7/2026).
“Fraksi kami memberikan perhatian serius terhadap SiLPA TA 2025 yang mencapai Rp 680,65 miliar. Bahkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, SiLPA justru meningkat sekitar Rp 37,88 miliar,” tandasnya.
Fraksi Demokrat-Nasdem berpandangan, SiLPA bukan sekadar sisa anggaran yang dapat dibawa tahun berikutnya. Besarnya SiLPA justru menunjukkan, bahwa Pemkab Sidoarjo belum mampu mengonversi kemampuan fiskalnya menjadi pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat.
“Setiap rupiah yang gagal dibelanjakan adalah jalan yang belum diperbaiki, saluran yang belum dibangun, sekolah yang belum ditingkatkan kualitasnya, pelayanan kesehatan yang belum diperluas, serta kebutuhan masyarakat yang belum terjawab,” kritiknya.
Karena itu, Fraksi Demokrat-Nasdem meminta Pemkab Sidoarjo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan, percepatan pengadaan barang dan jasa, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta kapasitas organisasi perangkat daerah dalam mengeksekusi program pembangunan.
Selain itu yang menjadi sorotan Fraksi Demokrat-Nasdem yakni terkait keberhasilan Pemkab dalam meningkatkan pendapatan belum diikuti kualitas belanja.
“Fraksi kami mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, akan tetapi keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas belanja daerah,” tegas Dimas.
Fraksi Demokrat-Nasdem, lanjutnya, mencermati realisasi belanja daerah hanya mencapai sekitar 90%, sedangkan realisasi belanja modal masih berada pada kisaran 75,40%.
“Kondisi ini menunjukkan, bahwa kemampuan fiskal yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya berhasil dikonversi menjadi investasi pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ucapnya.
“Ke depan kami berharap orientasi APBD tidak lagi hanya mengejar besarannya serapan anggaran, tetapi lebih diarahkan pada pencapaian hasil pembangunan yang terukur dan berdampak nyata,” imbuh Dimas.{*}
| Baca berita DPRD Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
