SURABAYA | Barometer Jatim – Meski memberi predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga mengeluarkan 5 rekomendasi t
Bank Jatim
Pemprov Jatim Kembali Raih WTP, BPK Soroti Kelebihan Belanja Hibah Rp 1,2 M dan Jaminan Tambang Rp 7,5 M!
SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti soal belanja hibah Pemprov Jatim, yang disebutnya masih menjadi satu dari empat area y
Budidaya Rumput Laut Berkembang Pesat, DKP Jatim Optimalkan Kualitas
SURABAYA | Barometer Jatim – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim, Muhammad Isa Anshori menyebut terdapat sejumlah pembudidayaan rumput laut di J
Peduli Nelayan, DKP Jatim Siapkan Terobosan Agar Punya Nilai Tambah
SURABAYA | Barometer Jatim – Sejak dilantik sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim pada 22 November 2022, Muhammad Isa Anshori membawa banyak
Pertama di Indonesia, Surabaya Terapkan KTP Digital untuk Transaksi Perbankan: Setor Tunai Enggak Pakai Lama!
SURABAYA, Barometer Jatim – Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital untuk transaksi p
Berkat Inovasi Bupati Fauzi, Ahli Waris Pengemudi Ojek di Sumenep Terima Rp 42 Juta dari BPJS
SUMENEP, Barometer Jatim – Ahli waris Misnoto, pengemudi ojek yang meninggal lantaran sakit, tak kuasa menahan haru dan berterima kasih pada Bupati Sumenep, A
Semester I 2022 Kejati Tangani 11 Perkara Korupsi, Semuanya Libatkan Bank Jatim!
SURABAYA, Barometerjatim.com - Bank Jatim patut jadi sorotan terkait dugaan korupsi. Dari 11 perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) pada semester I
Lagi-lagi Bank Jatim Bobol, Kali Ini Suami Istri Keruk Rp 60,2 Miliar!
Lagi-lagi Bank Jatim bobol! Kali ini dilakukan pasangan suami istri berinisial DC dan RK yang membuat kerugian negara ditaksir mencapai Rp 60,2 miliar.
Surat soal Batasan Umur Direksi Bank Jatim Tak Digubris, Warga Ini Mau Ngadu ke KPK!
SURABAYA, Barometerjatim.com - Warga Surabaya, Didik Edi Prasetyanto berencana mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lho, ada apa? Ini karena suratnya