Di tengah gelombang demonstrasi terkait tunjangan dan gaya flexing legislatif, DPRD Jatim mencoret anggaran PDLN Rp 19 miliar di P-APBD 2025. Digeser ke mana?
DPRD Jatim
Tarik Ulur P-APBD 2025, PAN Ingatkan DPRD Jatim Bukan Tukang Stempel Pemprov!
Wakil Ketua Komisi B dari Fraksi PAN, Moch Aziz turut menghujani interupsi rapat paripurna menolak legislatif hanya dijadikan tukang stempel Pemprov Jatim.
DPRD Jatim Tolak TAPD Main Atur P-APBD 2025, Golkar: Kami Bukan Kelompok Sound Horeg!
Rapat paripurna DPRD Jatim penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan Raperda tentang P-APBD Jatim 2025 ditunda. Dewan tolak TAPD main atur anggaran.
Legislator PKB: Hubungan DPRD Jatim-Pemprov Hari-hari Ini Kurang Enak!
Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Ubaidillah menyebut hubungan legislatif dengan Pemprov Jatim hari-hari ini kurang enak. Lha, kenapa?
Pembahasan P-APBD Jatim 2025 Alot, Legislator Golkar Geram: Selalu Mentah di TAPD!
Interupsi tajam dilontarkan Anggota Fraksi Partai Golkar, Hadi Setiawan terkait pembahasan P-APBD Jatim yang alot di komisi karena selalu mentah di TAPD.
Gerindra Curigai Rapat Konsultasi P-APBD Jatim 2025: Jangan Dibelok-belokkan!
Ketua Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Halim melayangkan interupsi saat paripurna, menanyakan soal agenda rapat konsultasi setelah paripurna.
Dihujani Interupsi! Paripurna DPRD Jatim Bahas P-APBD 2025 Gagal Digelar
Ketegangan terjadi saat rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (25/8/2025). Rapat terkait P-APBD Jatim 2025 akhirnya ditunda lantaran banjir interupsi.
Cermati! Ini 7 Strategi Khofifah Optimalkan Target PAD dalam P-APBD 2025
Khofifah menyiapkan tujuh strategi kebijakan dalam optimalisasi PAD pada P-APBD Jatim 2025 yang ditarget Rp 17,43 triliun. Apa saja?
Wabah Campak Meledak di Sumenep, Legislator PKB: Khofifah Lamban Lakukan Mitigasi!
Anggota DPRD Jatim Dapil Madura, Nur Faizin menyoroti kasus penyebaran campak di Kabupaten Sumenep. Dia menilai Gubernur Khofifah lamban melakukan mitigasi.