SURABAYA, Barometer Jatim – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi blakblakan soal Dana Bagi Hasil (DBH) migas di Jatim. Meski Madura sebagai daerah penghasil, pembagian
Pemprov Jatim
Khofifah Sebut Kemiskinan di Jawa Timur Turun, Nyatanya? Nih Cek Data Statistiknya!
Angka kemiskinan di Jatim naik 55,22 ribu atau menjadi 4,236 juta. Jumlah orang miskin di provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah masih terbanyak di
Pemprov Jatim Diminta Terbuka soal Hibah, Mathur: Tiap Tahun Triliunan, Umumkan Daftar Penerima!
SURABAYA, Barometer Jatim – Anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi meminta Pemprov Jatim terbuka soal penyaluran dana hibah yang setiap tahunnya mencapai t
DPRD Jatim Paripurna Perdana Pasca OTT KPK, Di Luar Gedung KNPI Demo soal Korupsi Hibah
SURABAYA, Barometer Jatim – Senin (16/1/2023), DPRD Jatim menggelar rapat paripurna perdana di 2023 atau pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi P
DPRD Jatim Gelar Paripurna Perdana Pasca OTT KPK, Puluhan Kursi Anggota Dewan Kosong!
Sempat sunyi pasca OTT KPK Sahat Tua Simanjuntak, wakil rakyat di DPRD Jatim kembali berdatangan mengikuti rapat paripurna perdana.
Jatim Selama Dipimpin Khofifah, SSC: Responden yang Bilang Semakin Baik Tak Sampai 50%!
SURABAYA, Barometer Jatim – Tahun ini Khofifah Indar Parawansa bersama wakilnya, Emil Elestianto Dardak akan mengakhiri masa jabatan sebagai Gubernur dan Wagub
Cegah Patgulipat, Pemprov Jatim Diminta Buka Data Seluruh Penerima Dana Hibah!
Menyusul OTT Sahat Tua Simanjuntak, dana hibah Pemprov Jatim jadi sorotan tajam. Terlebih penyalurannya terkesan sembunyi-sembunyi. PASCA Operasi Tangkap
Dana Hibah Rp 7,8 T Bocor, Ridwan Hisjam: Tanggung Jawab Besar Ada di Pemprov, Bukan DPRD Jatim!
DUGAAN dana hibah Pemprov Jatim Rp 7,8 triliun mulai tahun anggaran 2020 bocor -- menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Balitbang Jatim Berubah Nama Jadi Brida, Apa yang Diharapkan Khofifah?
SURABAYA, Barometer Jatim – Bersamaan dengan pelantikan 11 Pejabat Tinggi Pratama (eselon II), Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga mengukuhkan Kepala Badan R
