Parlemen Jatim

Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Ubaidillah menyebut hubungan legislatif dengan Pemprov Jatim hari-hari ini kurang enak. Lha, kenapa?

Interupsi tajam dilontarkan Anggota Fraksi Partai Golkar, Hadi Setiawan terkait pembahasan P-APBD Jatim yang alot di komisi karena selalu mentah di TAPD.

Ketua Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Halim melayangkan interupsi saat paripurna, menanyakan soal agenda rapat konsultasi setelah paripurna.

Ketegangan terjadi saat rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (25/8/2025). Rapat terkait P-APBD Jatim 2025 akhirnya ditunda lantaran banjir interupsi.

Khofifah menyiapkan tujuh strategi kebijakan dalam optimalisasi PAD pada P-APBD Jatim 2025 yang ditarget Rp 17,43 triliun. Apa saja?

Anggota DPRD Jatim Dapil Madura, Nur Faizin menyoroti kasus penyebaran campak di Kabupaten Sumenep. Dia menilai Gubernur Khofifah lamban melakukan mitigasi.

Hadapi efisiensi anggaran 2026, anggota Komisi C DPRD Jatim Multazamudz Dzikri desak Khofifah manfaatkan aset Pemprov Jatim dan revitalisasi BUMD.

Banggar DPRD Jatim memberi sejumlah catatan terhadap perangkaan perubahan belanja daerah 2025. Salah satunya, cermati remunerasi di tingkat OPD.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mendukung penuh Surat Edaran (SE) Bersama soal aturan sound horeg. Bahaya kalau tak diatur.

Fraksi Golkar DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim agar membentuk badan khusus untuk menangani BUMD, terlebih setoran PAD-nya tak tembus Rp 600 miliar.