DWP Surabaya Dikukuhkan, Bunda Rini Ingatkan Istri ASN Hindari Flexing!
SURABAYA | Barometer Jatim – Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Surabaya, Rini Indriyani mengingatkan seluruh anggota DWP yang merupakan istri ASN dan ASN perempuan agar menjaga marwah Pemkot Surabaya.
Menjaga marwah tersebut diwujudkan dengan menjadi perempuan yang bermartabat, elegan, sederhana, serta penolakan gaya hidup mewah (flexing).
“Elegansi itu tidak diukur dari pakaian mewah, tas bermerek, atau sepatu mahal,” kata perempuan yang akrab disapa Bunda Rini itu saat pengukuhan ketua dan pengurus DWP Surabaya masa bakti 2025-2029 di Gedung Wanita Candra Kencana, Senin (6/10/2025).
“Elegansi adalah kesederhanaan dan kemampuan untuk menempatkan porsi diri dengan tepat dalam setiap situasi. Kita harus bisa menempatkan posisi, apakah saat hadir di masyarakat, maupun di acara lainnya,” sambungnya.
Bunda Rini menandaskan, penguatan internal dan keluarga menjadi prioritas utama DWP saat ini. Dia mendorong agar program kerja DWP fokus untuk mengidentifikasi dan menangani masalah kesejahteraan di kalangan keluarga ASN, termasuk potensi isu stunting, kurang gizi, hingga keluarga yang belum sejahtera.
Selain itu, dia menekankan tanggung jawab ganda seorang istri dalam organisasi tidak menggeser tugas di rumah. Karena itu, program DWP ke depan harus berfokus pada penguatan keluarga untuk menjaga keharmonisan guna meminimalkan risiko perceraian atau miskomunikasi, yang dipicu oleh tingginya ritme kerja ASN di Pemkot Surabaya.
“Ketika seorang istri bisa menjaga marwah suami dan mendoakan keselamatannya, tugas suami akan dimudahkan dan rumah tangga akan berjalan harmonis,” imbuhnya.
Senada dengan arahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto yang mewakili Wali Kota Eri Cahyadi, mengingatkan bahwa pengukuhan ini adalah momen penting untuk kembali memperkuat komitmen bahwa wanita adalah penopang utama atau support system.
“Hal penting yang perlu diingat, bahwa ketua memiliki peran sebagai koordinator, tetapi secara kesetaraan semua anggota memiliki suara yang sama,” jelasnya.
Lilik berpesan agar setiap pengambilan keputusan harus didahului koordinasi dengan penasihat, baru kemudian berdiskusi untuk mencapai mufakat.
“Dalam pengambilan keputusan, langkah yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan penasihat. Setelah itu, berdiskusi dengan anggota lain untuk mencapai kesamaan pandangan dan mufakat sebelum sebuah keputusan dikeluarkan,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DWP Kota Surabaya yang baru, Dameria Triana Ambuwaru menyampaikan komitmennya untuk menjalankan inovasi yang mendukung arahan tersebut, khususnya di bidang pemberdayaan wanita.
“Prioritas kami adalah penguatan internal, penguatan keluarga, dan pemberdayaan wanita, sambil tetap bersinergi dengan program Pemkot Surabaya,” katanya.
Inovasi utama yang akan diluncurkan adalah Toko DWP dengan nama "Daya" diambil dari kata Berdaya. Program ini bertujuan mewadahi anggota yang memiliki usaha dan membantu mereka berjualan secara daring (online) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial.
“Selain itu, DWP akan membuat ruang podcast sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi dengan organisasi wanita lain seperti PKK, Dekranasda, dan GOW,” ucap Dameria.{*}
| Baca berita Korupsi Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
