Hasto: Meskipun Wacana, PDIP Tegas Tolak Pilkada Dipilih DPRD!
SURABAYA | Barometer Jatim – PDIP kembali menegaskan sikapnya menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih DPRD alias pemilihan tidak langsung.
"Meskipun wacana tapi PDIP menyampaikan sikapnya. Jadi sikapnya sangat jelas dan ini kami lakukan secara demokratis,” tegas Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
“Kami menyerap aspirasi rakyat yang diwakili oleh seluruh jajaran PDIP yang hadir dalam rapat kerja nasional," tandasnya.
Sikap tegas ini, menurut Hasto, karena PDIP belajar dari sejarah masa lalu ketika rezim Orde Baru berkuasa.
"Maka mereka (kader PDIP) melihat perspektif historisnya, bagaimana pada masa Orde Baru ketika segala sesuatunya ditentukan dari atas. Tidak ada ruang ekspresi dari rakyat," ucapnya.
"Maka kemudian muncul resist, krisis legitimasi kepemimpinan, ternyata kepemimpinan melupakan ini, amanat dari kehendak rakyat. Sehingga terjadi wataknya yang otoritarian yang menggunakan hukum, terjadi korupsi, kolusi. Itu kan akibat kekuasaan yang sentralistik tanpa kontrol sama sekali," paparnya.
Legitimasi Pemimpin
Hasto melanjutkan, maka dari situlah reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Dengan dipilih langsung oleh rakyat maka pemimpin punya mandat, direct dari rakyat, sehingga dengan legitimasi yang kuat masa jabatan tetap 5 tahun. Kedudukan kepala daerah yang dipilih langsung itu sangat kuat," tegasnya.
Sebab, kata Hasto, kepala daerah yang dipilih langsung mendapatkan mandat dari rakyat.
"Sehingga dia tidak bisa dijatuhkan oleh DPRD karena ada proses impeachment, itu menjadi sesuatu yang sangat sulit dalam sesuatu rezim yang dipilih langsung rakyat," katanya.
Nah, ucap Hasto, ini antara historis dan idiologisnya. Idiologisnya rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya, dan kemudian secara teknokratis dijalankan oleh Pemilu yang seharusnya secara Jurdil.
"Inilah yang banyak persoalan, sehingga banyak praktik money politics, persaingan-persaingan yang tidak sehat," terangnya.
Meski demikian, Hasto mengklaim bahwa partainya selalu mampu menjawab persoalan-persoalan Pilkada langsung tersebut termasuk cost politik yang cukup besar.
"PDIP selalu menjawab bagaimana Pilkada langsung itu biayanya bisa ditekan, ya maka muncul spirit gotong-royong. Muncul aturan-aturan partai, bahwa rekomendasi Pilkada tidak untuk diperjualbelikan," katanya.
Bahkan Hasto menyebut jika partainya tidak segan memecat petinggi partai di daerah yang menyalahgunakan wewenangnya dalam Pilkada.
"Kalau dari jajaran partai menyalahgunakan kewenangannya di dalam memberikan rekomendasi itu, langsung kita berikan sanksi pemecatan," katanya.
Hasto menyebut Pilkada Gresik dan Kota Surabaya sebagai contoh, bahwa PDIP tidak menjalankan praktik-praktik money politics.
"Bisa dicek. Itu Bupati Gresik atau Wali Kota Surabaya, di Jawa Timur apakah PDIP di dalam memberikan rekomendasi ada praktik-praktik yang membuat biaya mahal," tandasnya.{*}
| Baca berita Pilkada. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
