World Press Freedom Day, Surokim: Tantangan Jurnalis Lokal Lebih Kompleks!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Pengamat Politik, Surokim Abdussalam menyebut peringatan World Press Freedom Day (Hari Kebebasan Pers Sedunia) setiap 3 Mei harus dijadikan sebagai momentum reflektif atas eksistensi media dan jurnalis Indonesia.
“Sebab realitas di tingkat lokal menunjukkan cerita yang jauh lebih kompleks. Kebebasan pers ternyata tidak hadir sebagai kondisi yang final, melainkan sebagai sesuatu yang terus dinegosiasikan,” katanya.
Wakil Rektor 3 Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu mencontohkan di daerah seperti Madura, jurnalis tidak hanya berhadapan dengan aturan hukum formal, tetapi juga tekanan budaya, kekuatan informal, dan keterbatasan ekonomi.
Dalam konteks ini, kebebasan pers tidak cukup dipahami sekadar sebagai ketiadaan intervensi negara. Justru, tantangan terbesar sering kali datang dari luar negara (non-state).
Dari sisi regulasi, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menyisakan persoalan. Pasal-pasal multitafsir, terutama terkait pencemaran nama baik, menciptakan rasa waswas di kalangan jurnalis.
“Meski tidak selalu berujung pada proses hukum, ancaman pelaporan saja sudah cukup untuk membentuk kehati-hatian berlebihan. Inilah yang dikenal sebagai chilling effect, saat ketakutan membatasi kebebasan, bahkan tanpa intervensi langsung,” paparnya.
Faktor Budaya Menentukan
Namun fenomena dan fakta di Madura menyisakan kompleksitas dalam praktik jurnalistik. Tekanan hukum hanyalah satu lapisan. Faktor budaya justru sering lebih menentukan. Konsep yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan, menjadi batas sosial yang tidak tertulis.
Sebuah laporan yang faktual dan akurat pun bisa dianggap menyerang martabat seseorang. Konsekuensinya tidak ringan yang harus dihadapi jurnalis, mulai dari tekanan sosial hingga intimidasi. Situasi ini menciptakan apa yang dapat dipahami sebagai ruang tekanan berlapis.
“Tekanan tersebut semakin kompleks dengan hadirnya kekuatan informal. Di Madura, figur seperti blater dan kiai memiliki pengaruh besar, bahkan melampaui institusi formal,” ujarnya.
Mereka, kata Surokim yang juga peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), mengontrol akses terhadap informasi, sumber daya, hingga rasa aman. Dalam kondisi seperti ini, kerja jurnalistik sering kali dipersepsikan bukan sebagai upaya objektif, melainkan sebagai tindakan politis yang berisiko.
Di sisi lain, kondisi ekonomi media lokal juga tidak kalah problematis. Banyak media bergantung pada iklan pemerintah atau relasi dengan aktor politik tertentu. Ketergantungan ini menghadirkan bentuk tekanan yang halus namun efektif.
Keputusan redaksional tidak sepenuhnya ditentukan oleh nilai jurnalistik, tetapi juga oleh pertimbangan keberlangsungan finansial.
Menghadapi berbagai tekanan tersebut, jurnalis lokal tidak sekadar tunduk atau melawan. Mereka mengembangkan strategi adaptif yang bisa disebut sebagai 'jurnalisme negosiasi'.
“Dalam banyak kasus di Indonesia, ancaman terhadap pers justru datang dari norma sosial, relasi kekuasaan, dan ketergantungan ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, upaya memperkuat kebebasan pers tidak bisa hanya bertumpu pada revisi regulasi. Dibutuhkan pendekatan yang lebih luas, termasuk penguatan ekonomi media lokal dan peningkatan kapasitas jurnalis dalam memahami konteks sosial-budaya.{*}
| Baca berita Kebebasan Pers. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
