Gaduh SK Pengurus Bekam Jatim Dicabut, PP: Ini Sementara, Bukan Masalah Besar!

SIDOARJO | Barometerjatim.com – Pengurus Daerah Perkumpulan Bekam Indonesia (Pengda PBI) Jatim dihantam konflik internal. Sejumlah pengurus mengaku dinonaktifkan Pengurus Pusat (PP) PBI secara sepihak tanpa proses klarifikasi maupun mekanisme organisasi. Tak berhenti di situ, SK belasan pengurus bahkan dicabut.

Pencabutan SK tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) PP PBI nomor 021/SK-PP/PBI-INT/IV/2026 tertanggal 3 April 2026, yang ditandatangani Ketua Umum PP PBI, Ahmad Fatahillah.

Devi Rachmawati Suryaningrum yang sebelumnya menjabat Bendahara Pengda PBI Jatim, menilai keputusan penonaktifan dirinya dan sejumlah pengurus lain dilakukan tanpa tabayun atau ruang komunikasi terlebih dahulu, baik dari PP maupun Ketua Pengda.

“Kami merasa keberatan karena pemberhentian ini dilakukan sepihak. Tidak pernah ada tabayyun, tidak ada teguran lisan, apalagi surat peringatan bertahap seperti SOP organisasi pada umumnya,” ujar Devi, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, persoalan bermula ketika sejumlah pengurus meminta digelarnya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk melakukan evaluasi kepengurusan setelah terbentuk pada November lalu.

LPJ Dana Rp 6,8 Juta 

Sebagai bendahara, Devi mengaku telah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebanyak dua kali. Dia juga meminta LPJ kepada Ketua Pengda PBI Jatim saat itu, Surono terkait dana organisasi sebesar Rp 6,8 juta yang disebut telah ditransfer dalam dua tahap.

“Saya sudah menyerahkan LPJ dua kali. Tapi ketika saya meminta LPJ penggunaan dana kepada Ketua Pengda, tidak diberikan,” katanya.

Tak hanya itu, dia juga mengaku belum menerima LPJ dari Dwi Candrawati selaku Ketua Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Wilayah saat pelatihan bekam akbar di Taman Sidoarjo, 20-30 November 2025.

"Saat itu Bu Dwi Chandrawati minta TF (transfer) sekian juta beberapa kali untuk keperluan pelatihan akbar. Tapi saya sebagai bendahara tidak diberikan LPJ-nya. Hanya dibacakan rincian (reng-rengan kasar) dan portofolio tidak diberikan. Gimana bendahara bisa bikin laporan terkait pelatihan akbar," tuturnya.

Situasi kian memanas ketika permintaan Rakerda tidak direspons. Tak lama kemudian muncul surat keputusan penonaktifan sejumlah Pengda PBI Jatim.

Devi menyebut dirinya bukan satu-satunya yang dinonaktifkan. Beberapa pengurus yang turut dinonaktifkan di antaranya Rizal (Sekretaris), Aisyah (Kabis Diklat), dan Ninuk  (Kabid Ekonomi).

Dia juga mempertanyakan munculnya surat keputusan lanjutan yang disebut hanya mengaktifkan kembali Surono dan Dwi Chandrawati.

“Awalnya semua pengurus dinonaktifkan, tapi kemudian muncul SK baru yang hanya menyisakan dua orang tetap aktif. Itu yang membuat kami bingung,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, Devi dan sejumlah pengurus berharap ada penjelasan resmi terkait alasan penonaktifan mereka. Mereka juga meminta evaluasi terhadap kepemimpinan organisasi di tingkat daerah dan mencabut SK tentang pencabutan SK Pengda.

“Kami berharap ada kejelasan kenapa kami dinonaktifkan. Organisasi harus dijalankan dengan komunikasi dan kepemimpinan yang baik, bukan langsung mengeluarkan SK lalu ditinggalkan tanpa penjelasan,” harapnya.

Cari Tahu Permasalahan

Sementara itu Humas PBI Pusat, Muhammad Setyawan saat dikonfirmasi usai halal bihalal mengatakan, penonaktifan Pengda Jatim dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan dari Pengda.

“Penonaktifan itu karena ada laporan dan permintaan dari Pengda. Ini sifatnya sementara sambil kita mencari tahu permasalahannya apa,” ucapnya.

Keputusan tersebut, lanjut Setyawan, diambil untuk mencegah persoalan kian berkembang apabila nantinya ditemukan pelanggaran. 

Pengurus pusat juga membuka kemungkinan pembatalan keputusan apabila hasil pendalaman (evaluasi) nantinya menunjukkan kondisi berbeda.

“Ketika ada proses yang berjalan dan ternyata hasilnya jauh lebih baik, boleh tidak kita batalkan? bisa,” katanya.

Karena itu, pihaknya meminta seluruh anggota menahan diri dan mengedepankan komunikasi sesuai hierarki organisasi.

"Tolong berbicara sesuai hierarkinya. Kalau bukan bagiannya jangan bicara, kita sedang mencari solusi untuk semua pihak,” tegasnya.

“Sebenarnya ini bukan masalah besar, yang diperlukan adalah keterbukaan dan kejelasan informasi,” imbuh Setyawan.{*}

| Baca berita Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur