Di Depan Khofifah, PKB Tegaskan Tak Akan Biarkan BUMD Terus Jadi 'Benalu Fiskal'!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Di hadapan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Fraksi PKB DPRD Jatim menegaskan tidak akan berhenti mengkritik, mengevaluasi, menuntut perbaikan kinerja BUMD karena penyertaan modal yang digunakan adalah uang rakyat.
“Fraksi PKB tidak akan pernah bosan mengingatkan, bahwa setiap rupiah penyertaan modal adalah uang rakyat. Kami tidak akan membiarkan BUMD terus menjadi 'benalu fiskal',” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Abdullah Muhdi saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap laporan atas kinerja Pansus BUMD Jatim dalam rapat paripurna, Selasa lalu.
Karena itu, dari identifikasi atas berbagai permasalahan tata kelola BUMD Jatim, Fraksi PKB menyampaikan sejumlah butir tuntutan.
Pertama, reorientasi visi dan moratorium ekspansi. Fraksi PKB mendesak Gubernur Khofifah untuk segera menyusun kebijakan kepemilikan (ownership policy) dan grand design BUMD.
Dokumen ini harus menjadi kompas strategis untuk mengakhiri praktik bisnis yang reaktif, parsial, dan tumpang tindih.
"Selama grand design ini belum tersedia, Fraksi PKB menuntut moratorium total pembentukan anak perusahaan baru. Pemprov wajib memprioritaskan pembenahan inefisiensi entitas yang sudah ada daripada menambah risiko beban fiskal baru," katanya.
Pemprov Jatim juga harus berani mengambil langkah likuidasi, pembubaran, ataupun merger terhadap anak perusahaan yang hanya menjadi 'beban' tanpa kontribusi pendapatan yang signifikan.
Selain itu, melakukan pemisahan tegas antara entitas berorientasi profit (keuntungan) dengan entitas berorientasi benefit (pelayanan) agar inefisiensi manajemen tidak lagi berlindung di balik dalih penugasan sosial.
“Khusus bagi entitas dengan keterpurukan kronis wajib dilakukan audit manajemen dan evaluasi keberlanjutan secara menyeluruh,” ujarnya.
Kedua, restrukturisasi dan perampingan organisasi. Ketiga, reformasi SDM, akuntabilitas, dan disiplin pasar (pay for performance). Keempat, tata kelola Bank Jatim mengingat aset terbesar rakyat Jatim.
Kelima, transformasi kelembagaan dan digitalisasi pengawasan. Keenam, penyelamatan aset dan legalisasi ekosistem ekonomi daerah.{*}
| Baca berita BUMD Jatim. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
