Cegah Sampah Plastik ke Laut, Surabaya Percontohan Nasional Program Indonesia-UEA

SURABAYA | Barometerjatim.com – Kota Surabaya menjadi lokasi perdana pelaksanaan program "Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution" di Indonesia. 

Program ini merupakan kolaborasi bilateral antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia untuk menekan pencemaran sampah plastik di sungai sebelum bermuara ke laut.

Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution diperkenalkan melalui kegiatan soft launching yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Ruang Praban Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Surabaya, Jumat (5/6/2026).

Surabaya dipilih sebagai kota pertama pelaksanaan program, karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan. 

Program ini berfokus pada pencegahan sampah plastik masuk ke laut melalui pengendalian di aliran sungai, pembersihan sampah, penguatan ekonomi sirkular, serta perubahan perilaku masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, M Fikser menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Pahlawan sebagai lokasi pelaksanaan awal program tersebut.

"Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Pangan dan seluruh kementerian yang lain,” kata Fikser.

Menurutnya, implementasi program saat ini telah berjalan di Kali Tebu dan Kali Mrutu. Pada dua lokasi tersebut dipasang sistem penahan sampah (trash boom) untuk menghambat sampah plastik yang terbawa arus sungai sebelum mencapai laut. 

"Project yang sekarang dijalankan di Kali Tebu dan Kali Mrutu itu sangat berdampak," ujarnya.

Tunjukkan Hasil Nyata

Fikser menjelaskan, keberadaan program tersebut telah menunjukkan hasil nyata. Setiap hari, sekitar satu ton sampah plastik berhasil diangkat dari aliran sungai melalui kolaborasi DLH Surabaya dengan Non-Governmental Organization (NGO) yang terlibat dalam program tersebut. 

"Satu hari satu ton sampah plastik yang kemudian diambil oleh teman-teman Ecoton begitupun juga Lohjinawi. Kami fasilitasi tempat bagi teman-teman dua NGO ini," katanya.

"Pak Wali Kota Eri Cahyadi sudah pesan, support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman (NGO) ini. Sehingga kemudian kita tidak hanya itu (membersihkan sampah) tapi ada edukasi kepada warga di sekitar untuk menjaga lingkungan," sambungnya.

Selain mencegah sampah masuk ke laut, program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution juga mengedepankan pendekatan ekonomi sirkular. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang, melainkan dipilah dan dimanfaatkan kembali sesuai jenisnya.

Fikser mengatakan, proses tersebut turut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Warga dilibatkan dalam kegiatan pemilahan, pengemasan, hingga penjualan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. 

Perubahan kondisi lingkungan pun mulai terlihat, terutama di kawasan Kali Tebu. Sungai yang sebelumnya dipenuhi sampah, kini tampak jauh lebih bersih dan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan. 

Fikser mengungkapkan, rata-rata sampah yang tertahan di Kali Tebu masih mencapai sekitar satu ton per hari. Namun, jumlah tersebut mulai menunjukkan tren penurunan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat.

Meski demikian, dia menegaskan keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari banyaknya sampah yang berhasil diangkat dari sungai.

"Kita berharap sampah itu semakin berkurang, baru dikatakan berhasil. Untuk itu, kita akan memperkuat di hulu, kita harus tekan sampah dari rumah tangga," tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Surabaya telah menjalankan berbagai program pengurangan sampah berbasis masyarakat, di antaranya melalui Kampung Zero Waste dan Program Kampung Iklim (ProKlim).

Fikser menjelaskan, Pemkot Surabaya menargetkan pengurangan timbulan sampah hingga 40 persen. Saat ini, volume sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 1.800 ton per hari. 

"Jadi target Pak Wali Kota kepada kami Dinas Lingkungan Hidup, sampah harus berkurang 40%. Di Surabaya sampah per hari menghasilkan sekitar 1.800 ton," jelasnya.

Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton telah memiliki nilai ekonomis melalui pengolahan di TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sedangkan sekitar 1.000 ton lainnya, telah masuk dalam skema pengolahan menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo. Adapun sekitar 600 ton sisanya masih berakhir di tempat pembuangan akhir (landfill).

Mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat telah menunjuk Surabaya sebagai salah satu daerah pengembangan fasilitas Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Lahan seluas 5,8 hektare di Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, telah disiapkan untuk mendukung proyek tersebut. 

"Sehingga sampah yang 600 ton itu, (ke depan) juga bisa kemudian terbakar bersama dengan (sampah) dari wilayah Surabaya Raya, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan," kata Fikser.

Sementara itu Koordinator Pokja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Sri Murwani Nurfadilastuti menegaskan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi pencemaran sampah.

"Nah, salah satunya adalah untuk mendorong masyarakat bisa membatasi sampah dan juga memilah sampah dari sumbernya," ujarnya.

Senada dengan itu, Koordinator Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), Ahmad Bahri Rambe mengatakan, program tersebut dirancang secara komprehensif karena tidak hanya berfokus pada pengangkatan sampah, tetapi juga mencakup pengelolaan dan edukasi kepada masyarakat.

"Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik. Nanti sampah-sampah ini akan dikelola, di-recycle dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan," ujar Bahri.

Surabaya Kota Pertama

Staf Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin menambahkan, program tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UEA, dengan UNDP Indonesia sebagai pelaksana program.

Didin mengungkapkan program tersebut dijalankan secara nasional di lima lokasi, yakni Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali. Namun, Surabaya menjadi kota pertama yang dipilih untuk peluncuran program sekaligus implementasi awal.

"Project ini sudah berjalan di Kota Surabaya, dan harapannya nanti Surabaya menjadi kota percontohan di antara lima tadi. Sehingga semua (daerah) bisa meniru apa yang sudah dilakukan Surabaya jika program ini sudah berhasil," jelasnya.{adv}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur