Jabat Sekdaprov, Heru Tjahjono Poros Koordinasi Segala Lini

-
Jabat Sekdaprov, Heru Tjahjono Poros Koordinasi Segala Lini
PELANTIKAN SEKDAPROV: Soekarwo melantik Heru Tjahjono sebagai Sekdaprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9). | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR SURABAYA, Barometerjatim.com Gubernur Jatim, Soekarwo berharap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim menjadi poros koordinasi lembaga vertikal dan horizontal. Harus mampu mengkoordinasi semua jajaran, baik OPD Pemprov maupun instansi/lembaga vertikal yang ada di Jatim. "Sesuai arahan Mendagri, pelantikan Sekda ini harus melibatkan lembaga vertikal di Jatim," ujar Soekarwo saat melantik mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, Heru Tjahjono sebagai Sekdaprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9). "Alasannya, selain mengkoordinasikan program pembangunan di OPD, Sekda juga bertugas mengkoordinasikan antarsektor dalam hal ini lembaga vertikal dalam pembangunan." Baca: Pemprov Sibuk Bantah Kadiskanla Tersangka Merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), lanjut Pakde Karwo, Sekdaprov memiliki dua fungsi yakni sebagai Sekdaprov sekaligus sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Harusnya dibedakan antara Sekda dan sekretaris gubernur, tapi kami mengusulkan jangan dijabat dua orang, cukup dirangkap Sekda saja, katanya. Pakde Karwo menambahkan, Sekdaprov merupakan jabatan paling puncak dalam karier PNS di daerah. Sekdaprov juga memiliki peran strategis dalam menjaga roda pemerintahan, membina aparatur di bawahnya, serta mendorong implementasi kebijakan pembangunan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Baca: Kepala Dinas Terlibat Suap, Mustahil Gubernur Tidak Tahu Peran sekda ini, lanjut Pakde Karwo, sangat penting dan strategis dalam mengatur anggaran. APBD harus dikelola dengan baik sebagai bentuk pemerataan pembangunan di daerah. Sekda juga menjadi sebagai motor penggerak bagi jajaran PNS di bawahnya untuk memiliki tiga aspek yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam pelayanan masyarakat yang mendorong kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencegah kasus seperti DPRD Malang, maka rekam jejak menjadi penilaian penting. Karena di sini ada sistem integritas yang tidak bisa dilakukan dengan standar pelayanan minimal. Kalau bahasa Jawa kuno bibit, bobot, bebet-nya dicek, tandasnya.
Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.