Daya Beli Masyarakat Rontok akibat BBM Naik, Legislator Gerindra: Percepat Penyesuaian UMK

-
Daya Beli Masyarakat Rontok akibat BBM Naik, Legislator Gerindra: Percepat Penyesuaian UMK
BERDAMPAK LUAS: Kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. | Foto: Pertamina SURABAYA, Barometerjatim.com Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony menyebut kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, di antaranya dari kelas pekerja, lantaran tidak diikuti dengan naiknya besaran upah. Karena itu, dia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menginisiasi percepatan pembahasan penyesuaian UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang biasanya dilakukan pada Desember. "Yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat adalah melakukan koordinasi ulang Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim, melibatkan pengusaha dan perwakilan buruh untuk melakukan kajian terhadap penyesuaian UMK," katanya, Rabu (8/9/2022). Sedangkan terkait operasi pasar untuk menekan lonjakan harga dan inflasi, legislator asal Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan tidak cukup menjadi solusi untuk saat ini. "Operasi pasar dilakukan ketika ada kelangkaan item kebutuhan pokok yang berakibat pada naiknya harga. Dalam situasi sekarang, bahan pokok banyak tersedia namun daya beli masyarakat rendah. Lagi pula seberapa banyak operasi pasar mampu menjangkau seluruh warga Surabaya," jelasnya. Makanya, tandas AH Thony, ketika kenaikan harga BBM bersubsidi tidak bisa ditinjau lagi, maka yang harus dilakukan Pemkot Surabaya bersama seluruh kepala daerah di Jatim yang dikoordinir Pemprov Jatim, yakni segera membahas dampaknya. Baik itu multi effect berupa kenaikan harga barang maupun multiplier effect yang membuat mata rantai usaha terpukul, ujar AH Thony. Selama ini, katanya, masyarakat kerap terjebak dalam sebuah logika ketika BBM naik maka beban perusahaan akan bertambah berat. Padahal perusahaan hanya mengantarkan pada satu putaran siklus mata rantai. Sedangkan hasil produksi harus terjual yang keuntungannya untuk kelangsungan produksi selanjutnya. Akan menjadi masalah di saat daya beli masyarakat turun," terangnya. Perlu Libatkan Perbankan AH Thony menegaskan, sekarang tinggal keberanian dari Pemprov Jatim bersama Pemkab dan Pemkot untuk renegosiasi lebih dini terhadap besaran pengupahan yang biasanya dilakukan pada Desember. "Untuk menyikapi situasi sekarang ini dimajukan saja, dalam rangka menyelesaikan kegelisahan masyarakat dan aksi yang terjadi di mana-mana," ucapnya. Dia juga kembali mengingatkan, upaya pemerintah mendongkrak daya beli masyarakat melalui instrumen kebijakan dengan menaikkan upah perlu melibatkan peran perbankan. "Mereka ini berperan membantu pasokan dana talangan, atau injeksi permodalan para perusahaan yang membutuhkan," ujarnya. Sedangkan masyarakat diimbau untuk bisa mengatur pola konsumsi, dengan menahan terlebih dahulu pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. Mengutamakan kebutuhan primer dulu, ya istilahnya mengetatkan ikat pinggang dulu," pungkas AH Thony. » Baca berita terkait Gerindra. Baca juga tulisan terukur lainnya Moch Andriansyah.
Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.