Setahun Periode Kedua Khofifah-Emil, Kemiskinan di Jatim Masih Tertinggi se-RI!
SURABAYA | Barometer Jatim – Setahun periode kedua dipimpin Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, kemiskinan di Jawa Timur tercatat masih tertinggi se-Indonesia. Simak statistiknya!
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang dirilis pada 5 Februari 2026, jumlah orang miskin di Jatim per September 2025 sebanyak 3,804 juta.
Menyusul di bawahnya dalam 10 besar yakni Jawa Barat (3,550 juta), Jawa Tengah (3,344 juta), Sumatra Utara (1,128 juta), Nusa Tenggara Timur (1,031 juta), Sumatra Selatan (898,24 ribu), Lampung (860,13 ribu), Banten (760,85 ribu), Aceh (703,33 ribu), dan Sulawesi Selatan (685,14).
Pelaksana Tugas Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati menuturkan jumlah penduduk miskin Jatim pada September 2025 sebesar 3,804 juta orang tersebut menurun 71,59 ribu orang terhadap Maret 2025.
“Secara persentase penduduk miskin Jatim pada September 2025 sebesar 9,30%, menurun 0,20% poin terhadap Maret 2025,” kata Herum dalam keterangannya.
Tak hanya Jatim, penurunan kemiskinan juga terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia. Penurunan paling besar terjadi di wilayah Maluku dan Papua -- lihat grafis.
Sedangkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Jatim selama periode Maret 2025-September 2025, antara lain pada September 2025 terjadi inflasi sebesar 2,53% (y-on-y).
Lalu dari Februari 2025-September 2025 terjadi inflasi sebesar 2,83% yang tergambarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2025 (108,9) terhadap IHK Februari 2025 (105,9).
Pengangguran 927,08 Ribu
Bagaimana dengan pengangguran? Hingga November 2025, jumlah orang nganggur di Jatim masih 927,08 ribu orang turun 33,62 ribu dibanding Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) November 2025 sebesar 3,71% turun 0,17% dibandingkan Agustus 2025.
Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja di Jatim, terdapat sekitar 3 atau 4 orang nganggur. Pada November 2025, TPT mengalami penurunan 0,17% dibandingkan dengan periode sebelumnya Agustus 2025.
Lalu berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan kerja, TPT di Jatim mempunyai pola yang hampir sama jika dibandingkan dari Februari 2024 sampai dengan November 2025.
Pada November 2025, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya sebesar 5,99%. Sedangkan TPT terendah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) sebesar 2,47%.
Di sisi lain, Fraksi PKB DPRD Jatim menilai capaian kinerja Khofifah-Emil masih jauh dari memuaskan. Bahkan jika diukur secara angka di bawah 50 persen.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Abdul Qodir menuturkan penilaian tersebut salah satunya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim, yang merupakan tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Jika mengacu pada RPJMD dan melihat sejumlah program yang belum tercapai bahkan sebagian mengalami penurunan, maka satu tahun periode kedua pemerintahan Khofifah-Emil dapat dikategorikan dalam situasi buruk, bahkan mendekati gagal.
"RPJMD ini breakdown dari visi-misi kepala daerah terpilih. Kalau ukuran di RPJMD-nya tidak tercapai, ada beberapa urusan-urusan yang justru mengalami penurunan, ya berarti gagal kan, artinya dalam satu tahun ini nilainya sangat buruk," tegasnya.
Salah satu indikator yang menjadi sorotan Fraksi PKB, terang Abdul Qodir, yakni turunnya peringkat layanan publik Jatim secara nasional.
"Peringkat layanan publik kita di Jatim ini, peringkat kita itu di angka 12 atau 11 secara nasional. Sekarang turun, kita ini menjadi peringkat 14 nasional terkait dengan layanan publik kita," ujarnya.
Selain layanan publik, Fraksi PKB juga menyoroti TPT yang masih tinggi. "Setahun lebih bekerja, gubernur sesuai janjinya belum bisa menurunkan angka itu sesuai target yang ada di RPJMD, terkait pengangguran," katanya.
Apalagi TPT Jatim terbanyak merupakan sekolah andalan Pemprov Jatim saat ini, yakni SMK yang masih konsisten menjadi penyumbang terbesar.
Hal tersebut, tegas Abdul Qodir, menunjukkan bahwa Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan belum mampu merekonstruksi sistem pendidikan vokasi selaras dengan kebutuhan industri.{*}
| Baca berita Kemiskinan. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
