Waketua Demokrat Jatim Kritik Eks Pejabat Pajak, HAMI: Berani Ndak Minta KPK Usut Harta Rp 18 M Milik Bendahara Partainya?

| -
Waketua Demokrat Jatim Kritik Eks Pejabat Pajak, HAMI: Berani Ndak Minta KPK Usut Harta Rp 18 M Milik Bendahara Partainya?
LHKPN: KPK diminta usut harta kekayaan anggota DPRD Jatim dan pengurus Parpol dalam kasus hibah. | Foto: IST

SURABAYA, Barometer Jatim – Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Fairouz Huda turut mengecam gaya hidup mewah eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo serta ulah brutal anaknya, Mario Dandy Satrio.

Dia juga mengapresiasi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mencopot Rafael dari jabatan struktural, serta meminta dilakukan pemeriksaan dan audit harta kekayaannya yang mencapai Rp 56,1 miliar secara menyeluruh dan sungguh-sungguh.

Sehingga jika terbukti ada pelanggaran, kata Fairouz, maka langkah berikutnya yakni agar dilakukan tidakan pemiskinan terhadap yang bersangkutan.

Namun bagi Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Asep Irama, pernyataan Fairouz ibarat peribahas menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, karena mengomentari ke mana-mana padahal sejumlah sejawatnya di Demokrat Jatim sedang berhadapan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah.

Bahkan, dari 17 anggota DPRD Jatim yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiga di antaranya adalah pengurus Demokrat Jatim, yakni Achmad Iskandar, Reno Zulkarnaen, dan Agung Mulyono. Belum lagi Ketua Demokrat Jatim yang juga Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak yang ruangan kerjanya turut digeledah KPK.

Pun soal jumlah harta kekayaan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Iskandar memiliki harta kekayaan Rp 11,3 miliar atau terkaya di antara lima pimpinan DPRD Jatim -- Anwar Sadad (Gerindra/Rp 9,6 miliar), Anik Maslachah (PKB/Rp 7,8 miliar), Kusnadi (PDIP/Rp 3,4 miliar), dan Sahat Simanjuntak (Golkar/tersangka/Rp 12 miliar).

Begitu pula dengan Agung Mulyono. Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim itu berharta Rp 18 miliar atau paling tajir dari lima bendahara partai yang diperiksa KPK -- Blegur Prijanggono (Golkar/Rp 15,4 miliar), Muhammad Fawait (Gerindra/Rp 8,9 miliar), Wara Sundari (PDIP/Rp 7,1 miliar), dan Fauzan Fuadi (PKB/Rp 3,8 miliar).

Karena itu, saran Asep ke Fairouz, sebelum mengeluarkan kritik ke mana-mana sebaiknya koreksi dulu rumah sendiri. Misalnya, berani tidak dia meminta KPK untuk mengusut Bandahara Demokrat Jatim, Agung Mulyono yang memiliki harta hingga Rp 18 miliar.

“Jangan mengkritik seenaknya, justru di rumahnya dilupakan, nanti ditertawakan orang. Jadi ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Itu kan secara ndak langsung mengkritik keluarganya sendiri tapi ndak sadar,” katanya.

Asep juga tidak sepakat dengan gaya hidup mewah pejabat publik. Tapi setidaknya politikus harus berani mengkritik kolega dan partainya sendiri sebelum mengkritik pihak lain.

“Malu nanti sama orang. Dia mengkritik ke mana-mana, padahal di dalam partainya ya ndak bersih-bersih amat. Tapi ya biarain aja proses nanti, kita harapkan KPK jalan, memeriksa juga harta kekayaan pengurus Partai Demokrat dan partai yang lain di Jatim dalam kasus hibah,” ucapnya.

Jadi KPK juga harus mengusut harta anggota DPRD Jatim maupun pengurus Parpol dalam kasus hibah Pemprov Jatim?

“Wajib! Karena kalau dilihat dari gajinya, tunjangannya dan macam-macamnya yang sah kan sepertinya ndak wajar punya harta begitu banyak. Sepertinya tidak wajar, maka perlu diusut,” kata Asep.

“Jadi KPK mesti mendalami ini juga, apalagi kasus hibah di Jatim sudah memakan korban yaitu Pak Sahat. Tentu yang lain mesti diperiksa satu-satu, terutama bendahara yang memang berkaitan dengtan keuangan partai, supaya semuanya clear,” tuntasya.{*}

» Baca Korupsi Hibah Pemprov Jatim

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.