Komisi E DPRD Jatim: Siswa Sudah Masuk Sekolah kok Seragam Dikembalikan, Harusnya Khofifah Minta Maaf!

| -
Komisi E DPRD Jatim: Siswa Sudah Masuk Sekolah kok Seragam Dikembalikan, Harusnya Khofifah Minta Maaf!
BUKTI PEMBAYARAN: Kuitansi pembayaran seragam PPDB 2023 di salah satu SMKN di Surabaya. | Foto: IST

SURABAYA, Barometer Jatim – Bak peribahasa nasi sudah menjadi bubur. Pernyataan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang mempersilakan wali murid SMA/SMK negeri mengembalikan seragam sekolah anaknya yang dibeli jika keberatan dinilai telat, mengingat para siswa baru sudah masuk sekolah.

“Kan jika dikembalikan oleh wali murid, he.. he. Terus kalau uda dijahit gimana? He.. he. Ini siswa sudah masuk sekolah kok dikembalikan, enggak mungkin lah. Jadi telat ini menyikapinya. Mestinya jawaban Bu Khofifah itu: Saya mohon maaf ke masyarakat Jatim, kan itu!” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi mereaksi sikap Khofifah, Sabtu (29/7/2023).

“Mohon maaf ini kesalahan saya dan OPD saya di Diknas. Tahun depan saya jamin masyarakat Jatim mendapatkan seragam gratis dari saya, 'husnul khotimah' bos,” sambungnya seolah menyinggung Khofifah yang lima bulan lagi mengakhiri jabatannya.

Jadi harusnya Khofifah minta maaf ke masyarakat Jatim terkait gaduh seragam sekolah mahal? “Iya, ndak etislah sebagai pemimpin ndak mungkin ndak tahu polemik seragam setiap tahun sejak dia menjabat, ndak mungkin ndak tahu. Kalau ndak tahu berarti anak buahnya di Diknas yang kurang ajar, ndak laporan,” ucap Mathur.

| Baca juga:

“Desakan saya ke gubernur, ayo jadi pemimpin itu yang sensitif, peduli, memerhatikan masyarakat yang tidak mampu. Desakan saya: Tolong APBD 2024, seragam gratis harus disiapkan oleh Pemprov Jatim, karena 2019 pernah dianggarkan dan tidak realisasi,” sambungnya.

Sebelumnya, usai menghadiri pembukaan Big Bad Wolf 2023 di Jatim Expo Surabaya, Jumat (28/7/2023), Khofifah menegaskan soal larangan koperasi sekolah menjual seragam SMA/SMK negeri.

“Pak Aris (Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai) dan tim sudah mengambil keputusan dan dikoordinasikan dengan saya, bahwa seluruh koperasi di sekolah sementara dilarang menjual seragam. Pokoknya koperasi sekolah sementara dilarang menjual seragam sekolah,” kata Khofifah.

Kalau ada yang sudah terlanjur membeli dan keberatan, tandas Khofifah, “Silakan dikembalikan dan harus diganti utuh. Nah sampai kapan? Hari ini, Kacabdin (Kepala Cabang Dinas Pendidikan) di seluruh Jatim adalah batas akhir menertibkan, bahwa tidak boleh ada keperasi sekolah yang menjual seragam.”

Dorong Seragam Gratis

KOPERASI SISWA: Kuitansi yang dikeluarkan salah satu koperasi siswa di Surabaya untuk pembayaran seragam. | Foto: IST

Namun bagi Mathur, sekali lagi, sikap Khofifah tersebut dinilai telat. Tapi karena sudah terlanjur, seragam sudah dibeli, sudah dijahit dan siswa sudah masuk sekolah, ke depan yang harus dibenahi adalah komitmen Khofifah.

Sebab, seragam merupakan kebutuhan setiap tahun anak-anak yang masuk sekolah. Kalau kemudian menjadi polemik, perdebatan, ribut, karena memang harganya mahal. Selain itu, pihak sekolah ikut-ikutan.

“Dalihnya koperasi siswa. Nah koperasi siswa ini kan asetnya, sahamnya punya siswa. Badan hukumnya ada enggak sih itu? Terdaftar enggak sih koperasi itu? Kemudian siswa ini mendapat keuntungan enggak setiap tahun atau setelah keluar, lulus. Ini kan persaolan yang harus ditelusuri oleh Diknas, oleh komite,” ujarnya.

“Kalau katanya gubernur ada tim investigasi, he.. he.. harus dipetakan betul. Makanya kalau ini terurai, kenapa kemudian harga kain ini mahal, oh ternyata memang harga dari pabrikannya mahal. Nah sekarang pabrikan ini berapa, kalau satu ya monopoli,” ucapnya.

| Baca juga:

Tapi kalau dibebaskan, yang penting warnanya putih, abu-abu dan pramuka, semua produsen punya. “Bebaskan wali murid beli warna itu. Urusan cerah sedikit, gelap sedikit, agak pudar, itu urusan pewarnaan. Tapi orang menyebutnya tetap putih, abu-abu, pramuka toh,” ujar Mathur.

“Kita ini lebih penting ke aktivitas belajar mengajarnya, kreativitasnya, kecerdasan kepintarannya yang dibina atau kita mementingkan simbol, atribut. Nah kalau gini apa gunanya merdeka belajar dan seterusnya itu,” tegasnya.

Karena itu, Senin (31/7/2023) besok, Komisi E DPRD Jatim akan memanggil Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai. “Beliau kita panggil dan semua jajarannya. Nanti saya akan minta semuanya dijelaskan, tidak hanya soal seragam tapi juga PPDB,” kata Mathur.

“Saya juga akan menyuarakan seragam sekolah gratis di 2024 dan kebetulan tanggal 14 bahas KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Saya akan kampanyekan itu, saya akan dorong, sudah urusan seragam biar ndak berpolemik tiap tahun harus dianggarkan melalui APBD,” tuntasnya.{*}

| Baca berita Pendidikan. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.