Banggar Kritisi KUA-PPAS APBD Jatim 2024: Ekonomi Sudah Pulih, tapi Target Pendapatan Daerah Terlalu Konservatif!

| -
Banggar Kritisi KUA-PPAS APBD Jatim 2024: Ekonomi Sudah Pulih, tapi Target Pendapatan Daerah Terlalu Konservatif!
KONSERVATIF: Rancangan KUA-PPAS APBD Jatim 2024, target pendapatan daerah terlalu hati-hati. | Sumber: KUA-PPAS

SURABAYA, Barometer Jatim – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jatim yang diketuai Sekdaprov Adhy Karyono mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 dan APBD Perubahan TA 2023 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Senin (31/7/2023).

Wakil Ketua Banggar DPRD Jatim, Dr Anwar Sadad menjelaskan, dalam pembahasan awal tersebut Banggar memberi penajaman salah satunya bahwa Pemprov Jatim terlalu konservatif soal target pendapatan daerah.

“Terlalu berhati-hati! Targetnya itu kan masih mengacu ke tahun 2021, 2022, dimana masa-masa itu kan masa-masa kita sedang mengalami pandemi Covid-19,” katanya.

| Baca juga:

Padahal, tandas legislator yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu, sekarang perekonomian relatif sudah tumbuh, sudah pulih. Kemudian Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga memproyeksikan penjualan kendaraan bermotor sudah naik di atas 1 juta.

“Sehingga Banggar minta itu dijadikan pertimbangan untuk menaikkan pendapatan daerah, supaya kita punya keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas,” katanya.

Jadi Banggar melihat potensinya seperti apa? “Enggak terbahas ya, tidak disebutkan angkanya. Tapi angka yang sekarang kan Rp 19,1 triliun, ada kenaikan (menjadi) Rp 19,5 triliun kalau enggak salah. Beberapa anggota Banggar menilai itu terlalu kecil,” paparnya.

Kalau pandangan Banggar angkanya bisa sampai berapa? “Biar nanti Komisi C lah yang mendalami itu, sebagai komisi yang membidangi soal keuangan,” ucap Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim.

| Baca juga:

Dari uraian Rancangan KUA-PPAS Pemprov Jatim TA 2024 yang disampaikan pada rapat kerja dengan Banggar, total pendapatan daerah sebesar Rp 28,9 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 19,5 triliun (67,72%), pendapatan transfer Rp 9,3 triliun (32,18%) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 29,2 miliar (0,10%).

Lalu total belanja daerah sebesar Rp 31 triliun. Terdiri dari belanja operasi Rp 20,9 triliun (67,54%), belanja modal Rp 1,6 triliun (5,42%), belanja tidak terduga Rp 500 miliar (1,61%) dan belanja transfer Rp 7,8 triliun (25,43%).

Kemudian pembiayaan netto Rp 2,14 triliun. Terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 2,15 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 9,1 miliar.

Pagu Sektor Pemerintahan 13,3 T

PAGU BELANJA DAERAH: Belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS, pagu sektor pemerintahan tertinggi. | Sumber: KUA-PPAS

Dalam pembahasan KUA-PPAS, lanjut keluarga Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad tersebut juga disinggung soal belanja pegawai.

“Tapi ini sifatnya masih brainstorming, nanti akan kita dalami pada rapat tanggal 3 atau 4. Selalu belanja pegawai itu Rp 1-2 triliun lebih tinggi dari realisasi. Itu juga perlu pendalaman,” katanya.

Misalnya, papar Sadad, plafon saat ini sampai pada angka Rp 9 triliun tapi realisasi dari tahun ke tahun serapannya di angka sekitar Rp 7,5 triliun. “Sehingga kita dalami nanti, apa yang mendasari pengalokasian yang lebih tinggi,” katanya.

Sedangkan soal belanja daerah, lanjut Sadad, cukup menggembirakan. Misalnya anggaran untuk pendidikan sudah di atas 20% alias di atas ketentuan undang-undang. Pun dengan anggaran kesehatan mencapai 18%, jauh di atas amanat konstitusi sebesar 10%. Berikutnya infrastruktur sekitar 7%, kemudian sosial dan ekonomi pada kisaran 5 sampai 6%.

| Baca juga:

Dari penjabaran belanja daerah dalam KUA-PPAS TA 2024, sektor pagu infrastruktur yakni sebesar Rp 2,2 triliun (7,36%), pendidikan Rp 6,9 triliun (22,51%), kesehatan Rp 5,6 triliun (18,17%), pemerintahan Rp 13,3 triliun (42,92%), sosial Rp 1,2 triliun (4,03%), dan ekonomi Rp 1,5 triliun (5,01%).

“Yang terbesar memang pemerintahan. Mungkin kita dulu menyebutnya belanja pegawai, tapi sebenarnya itu kan belanja yang pada dasarnya nilai manfaatnya juga untuk masyarakat,” kata Sadad.

“Tapi nanti akan didalami lagi. Ada beberapa hal yang diminta oleh Banggar terkait dengan data soal.. apa sih sebenarnya prioritas dari OPD-OPD terkait dengan KUA-PPAS ini,” sambungnya.

Sehingga, ucap Sadad, akan muncul apakan sinkron antara prioritas dengan pengalokasian anggaran. Dengan demikian bisa menjadi alat ukur untuk menentukan, apakah layak menjadi prioritas atau tidak.{*}

| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.