SURABAYA, Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin gencar saja memeriksa anggota DPRD Jatim terkait dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim. D
Sahat Simanjuntak
2 Tersangka Korupsi Hibah Pemprov Jatim Segera Diadili, KPK: Berkas Perkara Penuhi Seluruh Alat Bukti
Dua tersangka penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak segera menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Tunggu Disidang! 2 Tahanan Kasus Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim Ditahan di Rutan Medaeng
Dua dari empat tahanan KPK tersangka kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim dilimpahkan ke Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng.
Usut Kasus Korupsi Hibah, Hari Ini KPK Periksa Ketua Fraksi DPRD Jatim: Ada Reno hingga Gus Fawait!
SURABAYA, Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim. Rabu (1/2/2023) hari ini, tim penyidik m
Usai KPK Periksa 4 Pimpinan DPRD Jatim Terkait Kasus Hibah, MAKI Yakin Bakal Ada Tersangka Baru!
SURABAYA, Barometer Jatim – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jatim, Heru Satriyo meyakini bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan k
Gara-gara Sopir Tak Tanggap, Kusnadi Sempat 'Muter-muter' di Parkiran Usai Diperiksa KPK
SIDOARJO, Barometer Jatim – Ada kejadian menggelitik usai Ketua DPRD Jatim, Kusnadi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gadung Badan Pengawasan K
Kasus Korupsi Hibah: Ketua DPRD Jatim Kusnadi Paling Lama Diperiksa KPK, Pertanda Apa Ya?
SIDOARJO, Barometer Jatim – Rabu (25/1/2023), tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa secara maraton 4 pimpinan DPRD Jatim, yakni Kusnadi (
Rumah Pimpinan DPRD Jatim Digeledah, MAKI Minta KPK Usut Aliran Dana Hibah ke Parpol!
SURABAYA, Barometer Jatim – Pasca penggeledahan rumah pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Jatim, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) minta Komisi P
Siap-siap! Surat Panggilan Sudah Dilayangkan, Minggu Ini KPK Periksa Pimpinan DPRD Jatim?
SURABAYA, Barometer Jatim – Usai menggeledah rumah kediaman pimpinan DPRD dan sejumlah pejabat Pemprov Jatim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tidak