Parlemen Jatim

Lagi-lagi rapat paripurna DPRD Jatim diwarnai interupsi memprotes ketidakhadiran Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Kali ini dilontarkan Fraksi Gerindra.

Komisi C DPRD Jatim menyoroti masih tingginya NPL BPR Jatim. Kinerja keuangan harus sehat karena bakal menerima sutikan modal Rp 500 miliar.

Komisi C DPRD Jatim mengingatkan PT JGU masih ada kewajiban pembayaran dividen yang belum diselesaikan ke Pemprov Jatim. Segera tuntaskan!

DPRD Jatim membentuk Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim. Setoran PAD hingga kinerja tim sukses di struktur bakal dikuliti.

Komisi C DPRD Jatim menyetujui Pemprov menggelontorkan penyertaan modal Rp 500 miliar untuk BPR Jatim. Apa urgensinya?

Sejumlah kasus yang menghantam BUMD Pemprov Jatim dan anak usahanya, membuat Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendesak dilakukannya evaluasi secara menyeluruh.

Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Pemprov Jatim membentuk badan pembina BUMD untuk dongkrak setoran PAD. Bisa mencontoh provinsi lain.

Pendapatan daerah 2026 yang menurun membuat pagu anggaran belanja masing-masing SKPD mengalami penurunan. Namun pagu Setdaprov Jatim justru naik Rp 254 miliar.

Fraksi PAN DPRD Jatim kritik jaringan dan irigasi dalam RAPBD 2026 hanya dianggarkan Rp 44,7 miliar. Padahal Khofifah gaungkan kemandirian pangan.

Banggar DPRD Jatim prihatin terhadap pemangkasan belanja modal hingga 40?lam RAPBD 2026. Sementara belanja operasi masih mendominasi di angka 76%.