Naik Turunnya Harga Sembako di Jawa Timur

Oleh: Meta Dwi Anggraini*

KESTABILAN harga merupakan kondisi dimana tingkat harga umum dalam suatu perekonomian relatif stabil, tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan dalam jangka waktu tertentu.

Stabilitas ini ditandai dengan tidak adanya inflasi atau deflasi yang berkepanjangan, yang dapat mengganggu suatu ekonomi.

Sembako yang merupakan akronim dari sembilan jenis bahan pokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yakni beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, bawang-bawangan, gas Elpiji, dan garam.

Namun kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang sering kali lebih mengedepankan aspek impor untuk menambal kekurangan stok sembako dalam negeri, menambah beban harga-harga untuk bergerak lebih stabil.

Lebih lagi perubahan cuaca yang diakibatkan oleh perubahan iklim dunia membuat hasil panen dalam negeri terkadang mengalami kegagalan.

Anggaran yang seharusnya dialokasikan lebih banyak ke sektor pertanian, juga terkadang dialihkan untuk pembangunan di sektor lain, yang membuat sektor ini kembali kurang mendapatkan perhatian lebih.

Yang perlu diketahui ialah pembangunan infrastruktur juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan, berupa daya beli masyarakat dengan cara pengendalian harga atas sembilan bahan pokok.

Terpantau per 10 Juli 2025, harga-harga sembako relatif mengalami kenaikan dimana gas elpiji 3 kilogram merupakan yang paling tinggi hingga 15,45%.

Berita mengenai kenaikan harga sembako yang santer ditemui akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus dari para ahli. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan harga yang sangat tidak stabil ini, sering terjadi seperti permintaan dan penawaran yang sangat tidak seimbang.

Kemudian diperparah dengan kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan iklim bumi semakin tidak menentu.

Gagal panen, banjir yang disebabkan oleh hujan yang sangat deras, tanah longsor yang diperoleh dari penggundulan hutan dan lain-lain menjadi salah satu faktor utama. Akibatnya, ketergantungan pemerintah terhadap impor khususnya pangan semakin menjadi-jadi.

Bergantung Impor

Indonesia yang dahulu dikenal sebagai negeri ladang pangan, kini harus bergantung dengan impor beras yang menjadi makanan pokok kita.

Belum lagi infrastruktur dan distribusi yang masih timpang tindih, ketika infrastruktur seperti jalan raya di perbanyak namun distribusi masih tetap menggunakan cara tradisional.

Distribusi yang dimaksud ialah biaya logistik yang masih tergolong mahal. Adapun cara tradisional ialah, distribusi logistik kita sebagian besar masih mengandalkan transportasi darat utamanya truk.

Semakin banyak truk di jalan maka semakin besar kemungkinan kemacetan yang akan menghambat perjalanan logistik.

Bayangkan saja, menurut Lembaga National Single Window (LNSW) Indonesia memiliki biaya logistik mencapai 23,5�ri PDB nasional. Padahal negara maju seperti Jepang hanya 8%, Malaysia 13�n China 14%.

Ditambah lagi, pembangunan infrastruktur yang hanya berfokus di darat, menyebabkan transportasi laut menjadi kekurangan ruang guna mengirimkan lebih banyak logistik.

Kedua hal ini yang menjadi beban Indonesia dalam mahalnya biaya logistik yang merembet ke harga sembako yang mahal.

Belum lama ini juga nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat semakin merosot tajam, hal ini membuat tentu saja biaya impor semakin mahal dan biaya ekspor semakin murah.

Memang tidak akan dirasakan oleh masyarakat atau pasar dalam waktu dekat, namun jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin inflasi akan meningkat dan sembako semakin mahal.

Dengan melihat semua hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya, diminta untuk segera turun tangan mengatasi masalah yang krusial ini.

Hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi hal ini seperti membentuk suatu badan pengontrol harga pasar. Dimana tim yang dibentuk haruslah diawasi langsung oleh masyarakat dengan cara membuat pelaporan setiap satu minggu sekali tentang harga-harga di pasaran.

Pemerintah provinsi juga harus mengoptimalisasikan rantai pasokan dengan cara membangun hubungan yang erat antara produsen, distributor, dan pengecer. Terlebih lagi, akan bagus jika dibangunkannya transportasi khusus seperti dibangunkannya lagi rek kereta api barang yang akan mengurangi biaya logistik.

Dan tentunya penguatan kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna menyelesaikan masalah fluktuasi harga sembako yang semakin tidak jelas ini.

Di sisi lain, masyarakat yang baik adalah yang membantu pemerintahnya menjaga bersama-sama negeri yang dicintainya. Maka sepatutnya kita sebagai masyarakat membantu pemerintah dalam hal ini dengan cara melakukan pemantauan harga pasar secara berkala dan melaporkannya jika terjadi kenaikan yang tidak wajar.

Melaporkan jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh para pelaku usaha yang sengaja menimbun bahan pokok, mendesak pemerintah untuk melakukan pengecekan yang adil di pasaran terkait praktik monopoli, dan mendesak pemerintah provinsi maupun pusat untuk mengambil tindakan yang tegas atas setiap pelanggaran yang terjadi.{*}

* Meta Dwi Anggraini adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, Universitas Teknologi Sumbawa

Disclaimer: Tulisan opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian dari tanggung jawab redaksi Barometerjatim.com. Rubrik Opini terbuka untuk umum. Naskah dikirim ke [email protected]. Redaksi berhak menyunting tulisan tanpa mengubah substansinya.