BGN Tinjau Pelaksanaan MBG di Banyuwangi: 4 Standar Harus Dipenuhi!
BANYUWANGI | Barometer Jatim – Badan Gizi Nasional (BGN) turun ke Banyuwangi untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (16/10/2025).
Rombongan dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendra Yudha dan diterima Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Turut hadir dalam pertemuan yakni Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arm Triyadi Indrawijaya, perwakilan Lanal Banyuwangi, dan perwakilan Kejaksaan Banyuwangi
Dadang menegaskan, kedatangan BGN ke Banyuwangi untuk melihat langsung dan melakukan monitoring terhadap dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi.
“Ke sini untuk melihat langsung dapur-dapur yang sudah melakukan operasional. Apakah sudah sesuai dengan standar operasional BGN atau belum,” katanya.
“Kalaupun ada kekurangan, kita koreksi dan lakukan perbaikan sesuai SOP-nya. Tujuannya agar supaya outcome-nya sama, yakni dapur memberikan makanan sesuai standar gizi yang sudah ditentukan,” sambung Dadang.
Menurutnya, standar BGN yang harus dipenuhi dapur/SPPG mencakup empat aspek. Pertama, standar kecukupan kalori. Kedua, standar komposisi kandungan Gizi atau persentase angka kecukupan gizi. Dimana harus diperhatikan keseimbangan antara jumlah asupan karbohidrat, protein hewani/nabati dan seratnya.
“Jumlah kebutuhan kalori dan kebutuhan gizi berbeda-beda antara anak SD, SMP, SMA juga untuk ibu hamil dan menyusui. Semuanya harus diukur dan dipastikan sesuai oleh ahli gizi yang bertugas di SPPG,” jelasnya.
Ketiga, standar hiegienis atau kebersihan. Sedangkan standar keempat yakni keamanan.
“Standar hiegenitas dan standar keamanan ini wajib diterapkan di semua SPPG. Baik hiegenitas dan keamanan mulai bahan baku, proses produksi, pendistribusian dan penyimpanannya,” terangnya.
“Keempat standar BGN ini harus dipatuhi dan dipenuhi oleh semua pengelola SPPG,” tandas Dadang.
Dadang juga mengajak daerah untuk turut berkolaborasi menyukseskan program MBG. Salah satunya membantu SPPG, untuk bisa memenuhi standar hiegenitas dan bisa mendapatkan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
“Selain itu program MBG ini juga memiliki multiplier effect yang cukup besar bagi perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan,” ucapnya.
Saat ini, di Banyuwangi terdapat 38 SPPG dengan jumlah penerima manfaat 111.805 orang siswa mulai dari pelajar TK, SD, SMP, SMA, dan pondok pesantren.
Sementara itu Bupati Ipuk mengatakan, pemerintah daerah siap berkolaborasi agar MBG di Banyuwangi berjalan aman dan lancar.
Salah satunya, Pemkab Banyuwangi menggelar pelatihan keamanan pangan bagi petugas penjamah makanan (pengelola) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di Banyuwangi, jumlah petugas penjamah makanan yang telah mengikuti pelatihan keamanan pangan sebanyak 448, serta 11 SPPG yang mendapatkan sertifikat SLHS.
Ipuk juga memerintahkan Puskesmas untuk melakukan pendampingan dalam pengelolaan MBG, melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, dan pemeriksaan sampel makanan di laboratorium.
“Serta penerbitan SLHS bagi SPPG yang telah memenuhi standar,” ucap Ipuk.{*}
| Baca berita Makan Bergizi Gratis. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
