Wacana Pilkada Dipilih DPRD, PDIP: Kalau Suara Rakyat Diambil juga Kebangetan!
SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus mereaksi wacana Pilkada dipilih DPRD alias tidak lagi dipilih rakyat secara langsung.
“Saya kira itu belum menjadi kesepakatan umum ya, tapi kita tunggu saja perkembangannya,” katanya usai menghadiri pembukaan Konferda dan Konfercab serentak PDIP se-Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (20/12/2025).
Namun pada prinsipnya, tandas Deddy yang juga Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, pihaknya akan berusaha menjaga hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya.
“Karena yang tersisa dari rakyat cuma suaranya, itu pun sekali lima tahun. Kalau pun itu mau diambil juga kan kebangetan kita ini,” tegasnya.
Deddy memastikan, sejauh ini belum ada pembahasan apa pun soal wacana Pilkada dipilih DPRD di Baleg (Badan Legislasi) maupun di komisi. Jadi baru lemparan isu, belum bisa dibilang nanti seperti apa.
“Kami juga masih melakukan kajian di partai, tapi dari arus bawah kita mendengar bahwa masih kepingin itu supaya dipilih langsung oleh rakyat,” ucapnya.
Bagaimana dengan problem Pilkada langsung menelan anggaran yang cukup besar? “Ya itu kan dari satu pihak. Apa pun kan ada biayanya, demokrasi juga butuh biaya. Jadi biar nanti berproses dulu,” katanya.
Wacana Pilkada dipilih langsung menggelinding kencang, salah satunya digulirkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Politikus yang juga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu, bahkan mengaku sudah menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.
“Yang jelas saya sudah sampaikan langsung ke Pak Presiden. Malah saya usulkan bukan hanya dipilih DPRD, yang provinsi ditunjuk langsung oleh presiden, yang kabupaten/kota dipilih oleh DPRD,” katanya saat membuka Muswil DPW PKB Jawa Timur di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (19/12/2025).
Mengapa usulan itu dilontarkan? Menurut Cak Imin, karena di provinsi kalau Pilkada langsung biayanya mahal tapi kewenangannya tidak seberapa.
“Banyak gubernur belum nyaur (bayar) utang sudah ketangkap, karena terlalu high cost di dalam proses politik yang harus ditempuh. Saya tanya banyak bupati, ngos-ngosannya itu enggak imbang sama kewenangannya,” ucapnya.
Tapi, kata Cak Imin, presiden bilang, “Ya jangan ada yang ditunjuk nanti dianggap tidak demokratis. Saya kan sudah banyak dituduh tidak demokratis karena latar belakang saya. Ya sudahlah, dipilih DPRD itu jalan tengah.”
Intinya, tegas Cak Imin, hal itu baru sebatas omong-omong karena semua tergantung hasil revisi paket undang-undang politik.{*}
| Baca berita PDIP. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
