Pansus Kuak 'IKD Merah' di LKPJ Khofifah, PKS: Ini Persoalan Serius Tak Boleh Dibiarkan!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Di balik angka-angka mengesankan yang disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Panitia Khusus (Pansus) menemukan 'Indikator Kinerja Daerah (IKD) merah'.
Yakni 13 IKD atau 8% gagal mencapai target dari total 166 yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 dan Perubahan RKPD 2025. Selain itu, terdapat 67 IKD atau 40% yang tidak dapat diukur karena tidak tersedia data dalam dokumen LKPJ.
Fraksi PKS lewat Juru Bicaranya, Harisandi Savari pun bersuara keras, “Hal ini menjadi persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya saat menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Gubernur Jatim 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (9/4/2026).
13 IKD 2025 yang tidak tercapai, yakni persentase penurunan emisi GRK (kumulatif) dari target 5,25 terealisasi 0,66 atau 13%, angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) dari target 89% terealisasi 88,17%, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) dari target 82% terealisasi 76,81%, harapan lama sekolah dari target 13,54 tahun terealisasi 13,44 tahun.
Lalu persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dari target 73,68% terealisasi 72,63%, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dari target 59,94% terealisasi 49,89%.
Berikutnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi dari target 54,92% terealisasi 46,31%, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi dari target 32,79% terealisasi 31,04%, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dari target 9,64% terealisasi 9,12%.
Kemudian persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi dari target 67,77% terealisasi 42,66%, cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dari target 36% terealisasi 30,65%, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (white collar) dari target 0,415 terealisasi 0,1361, dan indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah dari target 91 terealisasi 90,82.
Selain itu, Fraksi PKS mengkritik tajam LKPJ yang disebutnya sarat dengan narasi dan data statistikal. Dominasi pendekatan statistik dalam LKPJ dipandang berpotensi mengaburkan substansi permasalahan.
“Fraksi PKS mencermati bahwa penyajian LKPJ masih didominasi oleh narasi statistik dan angka-angka agregat, sehingga kurang menggambarkan realitas permasalahan di lapangan,” ucap Harisandi.
“Hal ini berpotensi mengaburkan evaluasi substantif terhadap efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah,” imbuhnya.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
