PKS Kritik LKPJ Khofifah Berkutat di Angka, Apa Dampak Nyata ke Masyarakat?
SURABAYA | Barometerjatim.com – Di balik berbagai capaian yang disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Fraksi PKS DPRD Jatim mencermati terdapat sejumlah catatan substantif yang perlu menjadi perhatian bersama.
Fraksi PKS sejalan dengan temuan awal Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim, bahwa masih terdapat dominasi penjelasan naratif statistik dalam LKPJ.
“Sehingga menyulitkan identifikasi efektivitas program dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap LKPJ Gubernur Jatim 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (9/4/2026).
“Terlebih lagi, dari 166 Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebanyak 13 IKD tidak tercapai dan 67 IKD atau 40% tidak dapat diukur karena ketiadaan data dalam LKPJ. Hal ini menjadi persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Selain itu, tandas Harisandi, LKPJ sarat dengan narasi dan data statistikal. Dominasi pendekatan statistik dalam LKPJ ini dipandang berpotensi mengaburkan substansi permasalahan.
“Fraksi PKS mencermati, bahwa penyajian LKPJ masih didominasi oleh narasi statistik dan angka-angka agregat, sehingga kurang menggambarkan realitas permasalahan di lapangan,” ucapnya.
“Hal ini berpotensi mengaburkan evaluasi substantif terhadap efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah,” imbuh Harisandi.
Bukan Statistik Semata
Dalam LKPJ, Khofifah memaparkan berbagai capaian makro yang mengesankan, seperti pertumbuhan ekonomi 5,33% yang melampaui target, penurunan angka kemiskinan hingga 9,30%, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,13.
Khofifah juga menyebut Jatim berhasil meraih 133 penghargaan nasional, dua Rekor MURI, serta predikat sebagai provinsi dengan realisasi investasi dan ekspor yang impresif.
Namun demikian, Fraksi PKS mengkritik bahwa pembangunan daerah tidak berpijak pada angka-angka statistik makro semata, tapi harus dilihat dari efektivitas program dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Harisandi mencontohkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pengentasan kemiskinan. Sampai September 2025, tercatat sebesar 9,30% menurun 0,26% dibandingkan dengan kondisi September 2024.
“Namun demikian, penurunan kemiskinan perlu dikritisi lebih dalam, karena laju penurunan cenderung melambat dan rawan meningkat kembali akibat tekanan inflasi,” ujarnya.
Apalagi kemiskinan ekstrem dan kemiskinan perdesaan belum tertangani secara sistemik, dan program perlindungan sosial belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Begitu pula dengan IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sampai November 2025, TPT mencapai 3,71% atau turun 0,48% dibandingkan dengan Agustus 2024 dan lebih rendah dibandingkan TPT nasional sebesar 4,74%.
“Penurunan TPT belum mencerminkan kualitas ketenagakerjaan, karena lapangan kerja yang tercipta banyak berada di sektor informal dan berupah rendah,” kata Harisandi.
Kemudian tingginya pengangguran terdidik juga menunjukkan mismatch pendidikan dan pasar kerja, serta belum optimalnya kebijakan link and match antara dunia pendidikan dan industri.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
