Legislatif Dorong Percepatan Pembangunan Dua Puskesmas di Sidoarjo

SIDOARJO | Barometerjatim.com – Anggota Legislatif Kabupaten Sidoarjo mendorong adanya percepatan terhadap pembangunan dua Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang dihimpun oleh komisi D DPRD Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo masih memiliki sekitar 31 Puskesmas dari jumlah total daerah dengan kategori ideal sebanyak 60-70 Puskesmas. 

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso menilai tingkat kebutuhan pembangunan Puskesmas di Sidoarjo sangat mendesak. Berdasarkan standar ideal, satu Puskesmas melayani sekitar 30 ribu penduduk. Dengan jumlah penduduk Sidoarjo yang mendekati dua juta jiwa, daerah ini idealnya memiliki sekitar 60 hingga 70 Puskesmas.

"Sementara saat ini jumlah Puskesmas yang tersedia baru 31 unit. Artinya kita masih kekurangan hampir separuh," ungkap Bangun politisi asal Fraksi PAN, Sabtu (20/6/2026). 

Menurutnya, keberadaan Puskesmas ini sangat penting karena menjadi ujung tombak layanan promotif dan preventif, bukan hanya pengobatan. Keberadaan Puskesmas juga berperan besar dalam mengedukasi kesehatan masyarakat dan deteksi dini berbagai penyakit. 

"Selain itu untuk upaya pencegahan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan asam urat," jelasnya. 

Pembangunan dua Puskesmas, lanjutnya, telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Subandi. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding RPJMD sebelumnya (Bupati Muhdlor) yang menargetkan pembangunan empat Puskesmas.

"Di RPJMD yang baru ini satu tahun ditargetkan dua Puskesmas. Awalnya direncanakan berada di Geluran, Kecamatan Taman, dan Sukodono. Namun keduanya masih terkendala persoalan lahan," ujar Bangun.

Menurutnya, lahan yang direncanakan di Kelurahan Geluran merupakan aset Pemda yang selama ini dimanfaatkan warga sebagai lapangan sepak bola dan ruang terbuka. Warga meminta adanya lahan pengganti apabila lokasi tersebut digunakan untuk pembangunan Puskesmas.

Sementara di Kecamatan Sukodono, persoalan serupa juga terjadi, sehingga sampai saat ini  belum ada lokasi yang benar-benar dipastikan untuk pembangunan Puskesmas di kawasan tersebut. 

"Kami meminta Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan bagian aset agar aset-aset Pemda yang sudah siap bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Puskesmas," tambahnya. 

Bangun menyebut ada sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan Puskesmas baru antara lain Kecamatan Krian dan Krembung. Di Krian terdapat lahan milik Pemda di Kelurahan Kemasan yang dinilai siap digunakan.

Selain itu, beberapa kecamatan lain yang saat ini hanya memiliki satu Puskesmas seperti Prambon, Krembung, Buduran, dan Sedati juga dinilai membutuhkan tambahan fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut.

"Yang paling urgen memang kecamatan yang hanya memiliki satu Puskesmas. Tapi kecamatan Taman juga membutuhkan karena jumlah penduduknya sudah lebih dari 200 ribu jiwa," jelasnya.

Rp 8 M Tiap Puskesmas

Untuk pembangunan fisik, lanjut Bangun, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan anggaran sekitar Rp 8 miliar per unit Puskesmas. Namun apabila dilengkapi dengan sarana prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia (SDM), kebutuhan anggarannya dapat mencapai sekitar Rp 20 miliar per Puskesmas.

"Tahun ini targetnya bangunan fisik.  Sedangkan pengadaan alat dan SDM dipersiapkan pada tahun berikutnya," tambah Bangun. 

Bangun juga mengingatkan pentingnya kesiapan SDM kesehatan untuk mendukung operasional fasilitas baru tersebut. Menurutnya, satu Puskesmas membutuhkan sedikitnya 50 hingga 90 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga pendukung. 

"Ya, untuk sekelas Puskesmas kira-kira butuh sekitar 50-90 nakes dan tenaga pendukungnya. Berbeda dengan rumah sakit. Pastinya lebih banyak," jelasnya. 

Karena itu, pihaknya meminta agar Pemkab Sidoarjo segera menghitung kebutuhan pegawai melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, kemudian mengajukan formasi tersebut ke pemerintah pusat.

"Kalau formasi ASN atau PPPK belum mencukupi, harus segera diantisipasi melalui rekrutmen tenaga profesional BLUD non-ASN agar pelayanan bisa langsung berjalan saat fasilitas kesehatan sudah siap," tegas Bangun.

Komisi D DPRD Sidoarjo terus mendorong Dinas Kesehatan Sidoarjo agar segera menyelesaikan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, proses lelang pengawasan, hingga lelang pekerjaan fisik sehingga target pembangunan dapat terealisasi sesuai jadwal.

Senada disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih. Menurutnya penambahan layanan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan mendesak, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. 

DPRD Sidoarjo bersama pemerintah daerah telah menargetkan pembangunan dua Puskesmas baru pada tahun 2026 guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. “Agar pelayanan bisa lebih merata, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi,” ujarnya. 

Nasih menegaskan, pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh berjalan lambat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. DPRD ingin masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan tempat tinggal mereka.

Dalam pelaksanaannya, DPRD Sidoarjo juga membuka opsi fleksibilitas pembangunan, baik melalui pembangunan gedung baru maupun peningkatan status Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas penuh.

Langkah tersebut, lanjutnya diharapkan dapat mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu pembangunan baru secara keseluruhan.

“Terutama di kecamatan yang padat penduduk, seperti di taman maupun di Waru itu sangat membutuhkan tambahan puskesmas agar pelayanan kesehatan lebih merata,” ujarnya. 

Dua Terancam Gagal

Berbeda dengan anggota komisi C DPRD Sidoarjo, Zakaria Dimas. Politisi asal Fraksi Nasdem ini menilai hingga saat ini proses pengadaan lahan untuk pembangunan Puskesmas masih menemui banyak kendala. Akibatnya, anggaran yang telah disiapkan berpotensi direvisi melalui perubahan anggaran. 

"Kayaknya tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Kemungkinan akan ada revisi anggaran untuk pembangunan dua puskesmas itu, karena sampai sekarang pengadaan lahannya belum berhasil," ujarnya.

Menurut Zakaria, semula terdapat dua lokasi yang bakal direncanakan menjadi tempat pembangunan puskesmas. Yakni di Desa Jangkringsari, Kecamatan Sukodono, dan Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman. Namun kedua lokasi tersebut menghadapi persoalan berbeda.

Di Jangkringsari misalnya, lahan yang direncanakan merupakan aset yang saat ini digunakan sebagai sekolah dasar. Meski awalnya merupakan tanah desa, aset tersebut kini sedang dalam proses pengurusan oleh pemerintah desa sehingga tidak bisa digunakan untuk pembangunan Puskesmas.

"Yang di Jangkringsari itu lahannya SD. Dulunya memang tanah desa yang dipakai sekolah, tapi sekarang sedang diurus desa dan diminta kembali. Akhirnya lokasi itu tidak bisa dipakai," jelasnya. 

Sementara di Geluran, Kecamatan Taman masih menemui jalan buntu setelah muncul penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan. Lahan yang diusulkan merupakan lahan lapangan yang selama ini digunakan warga untuk kegiatan olahraga.

"Beberapa tokoh masyarakat dan pengurus RT menolak. Mereka ingin lapangan itu tetap difungsikan seperti sekarang, sehingga rencana pembangunan Puskesmas di sana juga tidak bisa berjalan," tambahnya. 

Padahal, menurut Dimas, kebutuhan Puskesmas di wilayah Kecamatan Taman cukup mendesak. Saat ini jumlah Puskesmas yang tersedia dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kebutuhan Puskesmas di Taman sebenarnya enam unit, sementara yang ada sekarang hanya dua. Warga Geluran, Wage, Bohar dan sekitarnya masih harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan," katanya.

Dimas menilai lokasi Geluran sebenarnya sangat strategis karena dekat dengan kawasan permukiman. Bahkan warga yang akan merasakan manfaat langsung dari keberadaan puskesmas disebut lebih banyak yang mendukung dibanding yang menolak.

"Sebenarnya warga yang terdampak langsung lebih sepakat ada Puskesmas karena kalau berobat harus menyeberang jalan dan cukup jauh menuju Puskesmas yang ada sekarang," tandasnya.{adv}

| Baca berita DPRD Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur