DPRD Surabaya: Reklame di RTH Jangan Hanya Kejar PAD, Pemasang Wajib Rawat Taman!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni turut menanggapi sorotan masyarakat di media sosial terkait pemanfaatan sejumlah titik Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Surabaya sebagai lokasi reklame.
Menurutnya, selain tidak menabrak aturan Pemkot Surabaya memang dituntut lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah.
Namun dia menekankan, pemanfaatan titik reklame di kawasan taman tidak semata-mata untuk mengejar PAD, tetapi juga ada skema penghematan anggaran perawatan taman apabila kewajiban pemeliharaan dibebankan pada perusahaan advertising yang memperoleh izin.
“Ini bagian dari kreativitas untuk menggenjot penerimaan asli daerah, tanpa harus mengurangi fungsi ruang terbuka hijau untuk udara segar bagi masyarakat Surabaya,” ujarnya, Minggu (16/8/2026).
Fathoni menjelaskan, dengan kewajiban pemeliharaan dibebankan pada pemasang, maka Pemkot Surabaya dapat memperoleh pemasukan dari retribusi maupun pajak reklame, sekaligus mengurangi beban APBD untuk biaya pemeliharaan taman.
“Penggunaan atau izin pemanfaatan RTH untuk titik reklame itu disertai kewajiban agar titik reklame yang diizinkan juga merawat taman di sekitar situ,” katanya.
Legislator asal Partai Golkar itu menilai, skema tersebut dapat membuat anggaran perawatan taman bisa dialihkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya, seperti program Rutilahu, beasiswa, dan berbagai program sosial maupun pembangunan kota.
Selain itu, ucapnya, keberadaan reklame jangan mengurangi fungsi utama RTH. Menurutnya, titik reklame yang diberikan izin tidak harus dilakukan dengan menebang pohon atau mengubah struktur taman.
“Kalau soal estetika, tentu kita mencermati dinamika di lapangan. Ada sebagian warga kita yang menyesalkan karena dianggap merusak keindahan taman-taman yang ada di Kota Surabaya,” ujarnya.
Namun Fathoni meminta polemik tersebut dilihat secara lebih luas, mengingat pemerintah daerah saat ini dituntut mampu mencari sumber-sumber pendapatan yang sah dan inovatif.
“Terlebih, pemerintah pusat juga membutuhkan anggaran besar untuk menjalankan berbagai program prioritas,” ujarnya.{*}
| Baca berita DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
