Dikbud Sidoarjo Kena Kritik FPDIP: Anggaran Tambah, Rehab Sekolah Lambat!
SIDOARJO | Barometerjatim.com – Tak hanya menyoroti lonjakan belanja Rp 102,79 miliar dalam P-APBD 2026, Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo juga mengkritik tajam kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
“Menurut pengamatan Fraksi PDIP, ada penambahan anggaran yang cukup signifikan pada Dikbud Sidoarjo,” kata Juru Bicara Fraksi PDIP, Prabata Ferdiansyah saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (9/9/2026).
“Akan tetapi fraksi kami juga masih banyak menemukan pekerjaan rehab sekolah, yang selama ini pelaksanaannya masih banyak keterlambatan dan kualitasnya sangat kurang baik,” bebernya.
Karena itu, Fraksi PDIP meminta Dikbud melakukan akselerasi sekaligus memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Persoalan lain yang jadi sorotan yakni soal data penerima bantuan sosial. Fraksi PDIP menilai, keresahan masyarakat terkait perbedaan antara status desil dalam sistem dengan kondisi ekonomi riil di lapangan perlu segera direspons.
Menurut Prabata, Pemkab memang bukan pihak yang sepenuhnya menentukan data desil, karena kewenangan berada di tingkat pusat melalui Kemensos dan BPS dengan instrumen DTSEN. Namun, Pemkab memiliki fungsi penting sebagai verifikator dan pengusul pembaruan data.
Karena itu, Fraksi PDIP meminta Pemkab Sidoarjo tidak hanya menunggu pembaruan data dari pusat.
“Fraksi kami mendorong Pemkab untuk dapatnya membuka posko pengaduan di tiap-tiap desa atau kelurahan, dan menurunkan tim survei secara langsung untuk mencocokkan data dengan realita,” ucap Prabata.
"Verifikasi langsung diperlukan, agar pembaruan data berlangsung transparan dan bantuan sosial benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Sebab, ketika data tidak sesuai dengan kondisi nyata, risiko salah sasaran menjadi semakin besar," tegasnya.{*}
| Baca berita DPRD Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
