Kejati Jatim Kencang Bongkar Korupsi KUR BNI Jember, Gelandang 4 Tersangka Baru!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kencang membongkar dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Jember periode 2021–2023.
Kali ini, penyidik menetapkan empat tersangka baru. Satu orang, yakni ASH selaku Direktur CV Karomah Jaya Mandiri pada Selasa (10/11/2026). Sedangkan tiga lainnya pada Senin (16/11/2026), yakni A (Ketua Pokmas Titipan Barokah), JAC (Sekretaris Pokmas Titipan Barokah), dan HP (eks Pejabat Pengganti Sementara/Pgs BNI Kalisat).
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, pimpinan BNI Cabang Jember berinisial MFH diduga bekerja sama dengan 19 collection agent untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya, penyaluran kredit diduga menyimpang dari ketentuan. Sejumlah calon penerima KUR yang diajukan ternyata bukan petani maupun pelaku usaha produktif yang memenuhi persyaratan sebagai debitur.
“Adapun modus yang diduga digunakan adalah meminjam identitas masyarakat, seperti KTP, kartu keluarga, dan akta nikah, dengan alasan akan mendapatkan bantuan sosial,” ucap Punia.
Hanya Diberi Sembako
Ironisnya, masyarakat yang identitasnya digunakan tersebut justru tidak menerima dana KUR sebagaimana mestinya. Setelah proses penandatanganan perjanjian kredit, buku tabungan dan kartu ATM diduga dikuasai oleh ketua collection agent.
“Dana hasil pencairan, kemudian ditampung dan digunakan untuk kepentingan collection agent maupun kelompoknya. Sementara pemilik identitas hanya diberikan uang berkisar Rp 50 ribu hingga sejumlah sembako,” jelas Punia.
Salah satu kelompok yang menjadi sorotan penyidik yakni Pokmas Titipan Barokah yang berkedudukan di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.
Dalam perkara ini, A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah diketahui menandatangani perjanjian kerja sama penyaluran KUR dengan BNI Cabang Jember untuk 65 debitur.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, 63 debitur yang direkomendasikan dengan pengajuan masing-masing Rp 45 juta diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR, karena bukan peternak dan tidak memiliki usaha produktif yang layak.
Penyidik juga mengungkap dugaan keterlibatan JAC dalam membantu pengumpulan identitas calon debitur. Sedangkan HP yang saat itu menjabat sebagai Pgs BNI Kalisat diduga turut membantu pembentukan Pokmas Titipan Barokah.
“Kelompok tersebut diduga dibentuk untuk mendukung proses penyaluran KUR, termasuk membantu menutup kredit tahun sebelumnya yang mengalami kemacetan,” ujarnya.
Punia menandaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 41,4 miliar.{*}
| Baca Berita Terkait :
- BNI Jember Dibobol Rp 41,4 M Lewat KUR, Kejati Jatim Baru Bongkar Rp 16,6 M!
- VIDEO: Kejati Jatim Ringkus 4 Tersangka Korupsi KUR BNI Jember, Siapa Berikutnya?
- Kencang Bongkar Korupsi KUR BNI Jember, Lagi! Kejati Jatim Gelandang 1 Tersangka
- Dibobol Rp 41,4 Miliar, Kejati Jatim Bongkar Modus KUR Fiktif BNI Jember!
- BNI Jember Dibobol Rp 41,4 M Lewat KUR, Kejati Jatim Tetapkan 3 Tersangka!