RAWAN KRIMINALITAS: Gapura Wisata Religi Sunan Ampel, disorot karena banyak copet dan jambret. | Foto: Putera Mentari
SURABAYA, Barometerjatim.com Komisi A DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Satpol PP, serta TNI dan Polri, terkait kondisi keamanan
Wisata Religi Makam Sunan Ampel yang rawan tindak kriminalitas, Kamis (29/9/2022). Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya,
Camelia Habiba menuturkan, rakor tersebut digelar karena aksi kriminalitas jambret dan copet sudah sangat meresahkan. "Berdasarkan laporan tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, kejadian jambret dan copet bisa 4 sampai 5 kali dalam sehari. Ini yang ketahuan di Jalan Nyamplungan dan Jalan Pegirikan," ujarnya.
Kondisi ini, tandas legislator asal
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) tersebut, bisa menciptakan citra buruk bagi Surabaya. "Mereka yang menjadi korban itu warga luar Surabaya yang berziarah ke makam Sunan Ampel. Mereka bisa saja beranggapan Surabaya banyak
copet dan jambret," jelasnya. Menurut Habiba, persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh kepolisian, perlu bersinergi dengan jajaran samping yaitu Satpol PP, TNI dan Polri.
"Ternyata di tempat Wisata Makam Sunan Ampel itu tidak ada petugas keamanan dari Satpol PP yang ngepos, melainkan
mobile saja. Padahal di sana tempat objek vital yang seharusnya diperlakukan sama dengan objek wisata lainnya seperti Taman Bungkul," imbuhnya. Karena itu, Habiba menyarankan supaya dibangun fasilitas berupa pos keamanan untuk aparat yang berjaga di tempat. "Selain itu perlu juga sarana prasarana seperti CCTV. Sepertinya kawasan wisata Makam Sunan Ampel ini dianaktirikan
Pemkot Surabaya," ucapnya.
Pos Pengamanan Terpadu Senada dengan Komisi A, Kapolsek Semampir
Kompol Nur Suhud juga menyarankan agar Pemkot Surabaya mendirikan pos pengamanan terpadu yang terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP, sehingga bisa menjaga kondisi keamanan di kawasan tersebut. Dari informasi yang diterima, Nur Suhud menyebut kejadian kriminalitas di Wisata Religi Sunan Ampel kerap dialami peziarah dari luar Surabaya.
"Karenanya mereka enggan melaporkannya kepada
polisi, sehingga kami sulit menindaklanjuti ke proses penyidikan. Ditambah lagi keengganan masyarakat untuk memberikan keterangan, karena takut mengganggu pekerjaannya di sana," ujarnya. Nur Suhud juga menandaskan pihaknya telah menerjunkan aparat reserse untuk melakukan pengamanan. "Kita pernah mengamankan dua pelaku
jambret dan dua pelaku copet," imbuhnya.
» Baca berita terkait DPRD Surabaya.
Baca juga tulisan terukur lainnya Moch Andriansyah.
