Duh! Kenyataan Beras di Jatim: Datanya Surplus 3,1 Juta Ton, tapi Barangnya Susah Ditemukan

| -
Duh! Kenyataan Beras di Jatim: Datanya Surplus 3,1 Juta Ton, tapi Barangnya Susah Ditemukan
RAKOR: Khofifah pimpin HLM dan Rakor Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/RETNA

SURABAYA, Barometer Jatim – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa heran melihat kenyataan beras di provinsi yang dipimpinnya. Harusnya melimpah karena data Badan Pusat Statustik (BPS) menyebut surplus 3,1 juta ton, tapi kenyataannya susah ditemukan di pasaran.

“Kita surplus 3,1 juta ton beras, itu data BPS,” katanya saat memimpin High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jatim di Ballroom JW Marriott Hotel Surabaya, Senin (20/2/2023).

Angka tersebut, lanjut Khofifah, juga sudah dicocokkan dengan data Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan hasilnya sama: Jatim surplus 3,1 juta ton beras.

Maka, ketika ditanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lanud Iswahjudi, Magetan, 5 Desember 2022, soal kenyataan beras di Jatim, Khofifah pun menyampaikan surplus 3,1 juta ton.

“Pertanyaan berikutnya, di mana kita bisa beli? Di mana kita bisa beli? Itu pertanyaan Pak Presiden tanggal 5 Desember di Lanud Iswahyudi,” katanya.

“Barang katon (kelihatan) ini, barang katon. Datanya menunjukkan kita surplus 3,1 juta ton, tapi barangnya di lapangan susah ditemukan,” heran Khofifah.

Karena itu, tandas perempuan yang juga Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, membangun komunikasi dan koordinasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi sangat penting.

“Gapoktan ini punya produksi apakah dijual di sawah, ataukah dijual di penggilingan, atau bagaimana?” ucapnya.

Jadi, tandas Khofifah, levelnya sudah dengan Gapoktan, karena RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang merekomendasikan para bupati, berapa banyak luasan lahan dan pupuk yang dibutuhkan.

“Kami koordinasi dengan Gapoktan-Gapoktan strategis, bahwa rendemen padi sudah mulai di bawah 70 persen. Kenapa ada jenis pupuk yang menguatkan rendemen, ternyata tidak masuk di dalam item pupuk bersubsidi, SP-36,” katanya.

Terkait pupuk ini, lanjut Khofifah, juga sudah disampaikan ke Menteri Pertanian dan Jokowi, sebab dari 9 jenis pupuk ternyata yang 7 di-delete alias tinggal 2. Padahal sebetulnya ada pupuk yang memberikan kekuatan rendemen tapi tidak masuk subsidi.

“Artinya sama-sama kita mengkoordinasikan. Pasti para bupati jauh lebih tahu dari saya, karena panjenengan (anda) semua yang langsung berhubungan dengan para Gapoktan dan para petani,” ujarnya.

Dorong Bikin Stockist

Di sisi lain, mantan Menteri Sosial itu mendorong para bupati dan wali kota untuk membuat stockist guna menampung beras di pasar-pasar yang menjadi sampling BPS.

Mengapa perlu stockist? “Karena kalau ada kebutuhan, maka tidak perlu lagi menggerakkan logistik dari kantor Bulog. Stockist itu disiapkan dan kemudian disubsidi transportnya oleh Pemkot (Surabaya, yang sudah menyiapkan stockist)” katanya.

Dengan adanya stockist, jelas Khofifah, maka bisa menstabilisasi harga jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). “Kalau HET Rp 9.450, maka harga di sebagian besar pasar di Surabaya Rp 8.800 per kilogram, di bawah HET” katanya.

Selain Surabaya, Gresik juga sudah menyiapkan stockist. Hal ini disampaikan Khofifah, supaya sama-sama memberikan intervensi yang signifikan terutama sampai minggu keempat Februari 2023.

"Minggu ketiga Februari ini insyaallah kita sudah panen 60 ribu ton beras. Minggu keempat Februari 70 ribu ton dan Maret akan panen beras 1,05 juta ton, jadi sangat cukup," ucapnya.{*}

» Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Retna Mahya.

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.