BUMD Jatim

Komisi C DPRD Jatim menyetujui Pemprov menggelontorkan penyertaan modal Rp 500 miliar untuk BPR Jatim. Apa urgensinya?

PT DABN -- anak usaha BUMD Pemprov Jatim, PT PJU -- tergencet dugaan korupsi, sementara waktu pengelolaan jasa kepelabuhanan ditarik ke KSOP.

Sejumlah kasus yang menghantam BUMD Pemprov Jatim dan anak usahanya, membuat Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendesak dilakukannya evaluasi secara menyeluruh.

Kejati Jatim menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam tata kelola pelayanan jasa kepelabuhanan di PT DABN, kejar aktor di balik kasus ini.

Setelah naik penyidikan, Kejati kian kencang dalami kasus korupsi jasa kepelabuhanan di PT DABN, anak usaha BUMD Pemprov Jatim. Siapa bakal tersangka?

Kajati Jatim, Kuntadi sampaikan statusnya sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pihaknya telah mengantongi dua alat bukti untuk menetapkan tersangka.

Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Pemprov Jatim membentuk badan pembina BUMD untuk dongkrak setoran PAD. Bisa mencontoh provinsi lain.

Banggar DPRD Jatim menyoroti proyeksi penerimaan daerah dalam Rancangan APBD Jatim 2026 mengalami stagnasi. Harus menjadi peringatan dini.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menyoroti keras BUMD Pemprov Jatim yang masih minim setoran PAD. Bubarkan saja kalau tak produktif!