PPP Tak Akan Usung Calon Kepala Daerah Cengengesan

-
PPP Tak Akan Usung Calon Kepala Daerah Cengengesan
PILIH YANG TAK CENGENGESAN: Romahurmuziy, PPP tidak akan memilih calon kepala daerah, termasuk calon gubernur Jatim yang hanya bisa "cengengesan". | Foto: Barometerjatim.com/RADITYA DP SURABAYA, Barometerjatim.com Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menegaskan partainya tidak akan memilih calon kepala daerah -- termasuk calon gubernur di Pilgub Jatim 2018 -- yang hanya bisa "cengengesan". "Banyak orang setelah duduk menjadi kepala daerah enggak tahu apa-apa, cengengesan saja tahunya, ini problem," tegas politikus yang akrab disapa Romi itu pada acara penyampaian visi-misi bakal Cagub Jatim di arena Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) IV DPW PPP Jatim dan Halaqoh Ulama di Surabaya, Minggu (3/12). Dua bakal Cagub, Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf dihadirkan untuk memaparkan visi-misi agar kader PPP bisa menilai secara cermat dan mantap sebelum memastikan siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jatim 2018. Khofifah diberi kesempatan lebih awal, menyusul setelahnya Saifullah. Baca: Perkuat Basis NU, Khofifah Ambil Formulir Bacagub di PPP Romi menekankan kata "cengengesan" menjadi problem karena terkait dengan kapasitas calon. "Ketika dia duduk di situ (sebagai kepala daerah) harus untuk kemaslahatan umat. Bagaimana dia tahu kemaslahatan umat kalau konsep saja tidak punya. Itulah hari ini kenapa kita mendengarkan paparan visi dan misi," tegasnya. Kapasitas calon, lanjut Romi, merupakan satu dari 4 + 1 'Tas' kriteria PPP dalam memilih calon kepala derah pada Pilkada serentak 2018. 'Tas' pertama, paparnya, untuk bisa berangkat seorang kandidat harus mempunyai integritas. Terlebih sejak Pilkada langsung dimulai pada 1 Januari 2005 hingga hari ini ada 222 kepala daerah yang terlibat dengan persoalan hukum dan sebagian masuk penjara. Jumlah itu berarti hampir separuh dari bupati, walikota maupun gubernur di Indonesia dari total 514 kabupaten/kota. Baca: Daftar di PPP Kubu Romi, Gus Ipul Rugi Rp 35 Juta "Kalau 10-20 orang itu oknum, tapi kalau hampir separuh ini berarti sistem yang bermasalah. Karena setiap kepala daerah yang akan maju dihadapkan pada politik biaya tinggi. Sehingga, ketika dia duduk maka akan mencari uang kembalian," katanya. Sehingga, siklus Pilkada dibuat sedemikian rupa seolah-olah siklus investasi. Tahun pertama sampai ketiga mencari kembalian, tahun keempat tabungan dan tahun kelima dipakai untuk maju lagi. Ini kenyataan politik dengan pilihan langsung dan tak terhindarkan. "Kenapa? Karena masyarakat kita masih di bawah garis kemiskinan, sehingga sebagian bagi mereka memilih masih: Witing tresno songko cebanan limo," ucapnya. "Memilih karena memang diberi. Ini realitas yang ada di depan kita, karena masyarakat memang masih membutuhkan." Baca: Rp 35 Juta, Mahar Murah Penjaringan Cagub Lewat PPP Apalagi, tandas Romi, pendapatan perkapita kita sebesar 3.200 dolar AS berada di urutan 115 dunia. Sehingga, masih ada 28 juta masyarakat di bawah garis kemiskinan dengan pengeluaran Rp 12 ribu rupiah perhari yang harus diurus pemerintah, terutama Kementerian Sosial. "Belum lagi garis kemiskinanya diangkat. akan lebih banyak lagi jumlah orang miskin. Maka integritas menjadi hal yang pertama," katanya. Istisyarah dan Istikharah RAPIMWIL PPP JATIM: Rapat Pimpinan Wilayah IV DPW PPP Jatim dan Halaqoh Ulama di Surabaya, Minggu (3/12). | Foto: Barometerjatim.com/RADITYA DPRAPIMWIL PPP JATIM: Rapat Pimpinan Wilayah IV DPW PPP Jatim dan Halaqoh Ulama di Surabaya, Minggu (3/12). | Foto: Barometerjatim.com/RADITYA DP RAPIMWIL PPP JATIM: Rapat Pimpinan Wilayah IV DPW PPP Jatim dan Halaqoh Ulama di Surabaya, Minggu (3/12). | Foto: Barometerjatim.com/RADITYA DP 'Tas' kedua, kapasitas. 'Tas' ketiga, akseptabilitas. "Mungkin dia punya visi dan misi luar biasa. Secara akademik matang, bersih, integritasnya baik, modal sosialnya tinggi tapi tak bisa diterima para pemangku kepentingan. "Ide-ide yang disampaikannya berbahaya, memecah belah NKRI, menginginkan khilafah Islamiyah ditegakkan di republik ini dan kemudian menanggalkan Pancasila. Ini juga persoalan," ujarnya. Baru kemudian 'tas' keempat, popularitas. "Sudah ada orang yang memenuhi tiga tas sebelumnya, tapi enggak dikenal rakyat sehingga tak dipilih juga enggak ada gunanya. Pintarnya seperti apa kalau rakyat enggak mau milih apa gunanya, karena Pilkada langsung meniscayakan elektabiltas sebagai ukuran," jelasnya. Baca: Sepi, Penjaringan Cagub Lewat PPP Hanya Diikuti 2 Kandidat Setelah keempat tas tersebut terpenuhi, maka berlaku 'hukum' istisyarah dan istikharah. "Tanda-tanda sinyalnya kita ukur dengan survei dunia, tetapi urusan akhir kita tanya kepada para ulama yang wira'i bagaimana urusan langitnya dengan istikharah. Bagaimana yang maslahat bagi masyarakat Jatim dan PPP," katanya. Setelah itu ada 'tas' kelima sekaligus 'tas' sesial, yakni spiritualitas. "Kita memerlukan pemimpin yang haknya telah diberikan oleh Allah secara langsung, yaitu untuk ditaati dan kita akan pilih orang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya," ujar Romi. Begitu calon tersebut diputuskan PPP, tambah Romi, maka seluruh jajaran Partai Ka'bah dimanapun wajib mengamankan keputusan tersebut secara seksama demi meraih kemenangan.
Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.